Wow !!, di Terpa Isu Miring Ternyata , Bupati Lamteng Mendapat Izin Dari Mendagri Dalam Melantik Pejabat Esselon II

560
Bupati Lamteng, Dr.Ir.Hi. Mustafa MH saat melantik 14 pejabat esolan II sesuai dengan surat izin dari Kemendagri nomor: 821/2626/SJ, sifat sangat segera, tanggal 04 Oktober 2017.

Lampung Tengah, Inspirasi Post –  Isu miring pasca pelantikan 14 pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) ternyata salah, hal tersebut telah mendapatkan izin Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan juga rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
terbukti dengan keluarnya surat izin dari Kemendagri nomor:  821/2626/SJ, sifat sangat segera, tanggal 04 Oktober 2017.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dr.Candra Puasati menegaskan pelantikan tersebut merupakan hasil akhir dari seleksi terbuka yang telah mendapatkan rekomendasi KASN dan izin dari Mendagri. Artinya dalam pelantikan itu tidak ada pelanggaran. “Kita sudah melalui prosedur sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 dan telah mendapatkan rekomendasi KASN dan surat izin dari Kemendagri nomor:  821/2626/SJ, sifat sangat segera, tanggal 04 Oktober 2017,” ujar,  Dr. Candra Puasati, Jumat 13/10/2017.

 Candra Puasati menambahkan,

” jadi pelantikan yang dilakukan pak Bupati ada dasarnya. Kepala daerah boleh melakukan pelantikan namun harus berdasarkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dan surat itu yang menjadi dasarnya,” urai nya.

” terkait kepala daerah yang dilarang melakukan rolling atau pelantikan 6 bulan sebelum penetapan calon, itu berlaku jika tidak ada surat rekomendasi dari Kemendagri. Hal ini sesuai dengan butir (2) dalam surat izin Kemendagri tertulis, berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, “

BACA JUGA:  Peluangnya Besar, Presiden: Perlu Terobosan Kerja Sama Negara Samudra Pasifik

melanjutkan ,  ada landasan hukum yang menjadi dasar Bupati melantik, surat pertama, yaitu rekomendasi KASN bernomor B2269/KASN/8/2017 sifat segera tanggal 23 Agustus 2017 tentang Rekomendasi hasil seleksi pimpinan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang di tandatangani Ketua KASN Sopian Efendi.

Surat kedua, yakni surat izin dari Kemendagri nomor:  821/2626/SJ, sifat Sangat Segera, tanggal 04 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pelantikan Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yang di tujukan kepada Gubernur Lampung yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Cahyo Kemolo,”tutupnya.

perlu diketahui , beberapa waktu pasca pelantikan sempat terjadi pro dan kontra atas pelantikan tersebut yang disinyalir illegal atau tidak didasari landasan hukumyang kuat .

(Ipung / Yudha ).