Wow! Diduga ‘Sarat Kepentingan’ RAPBD Lampung Tengah 2020 Mendapat ‘Penolakan’ Wakil Rakyat

445

Lampung Tengah – M.Saleh Mukadam, SH Politisi Partai Gerindra ‘Tegas’ menolak pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lamteng 2020. Karena disinyalir ada ‘Konspirasi Jahat’.

Pasalnya, pengesahan RAPBD itu terlalu cepat, sedang kekurangannya masih banyak dan harus disempurnakan sesuai koridor hukum yang berlaku sebelum pengesahan.

M.Saleh Mukadam, SH  yang merupakan ‘Frontman’ Fraksi Partai Gerindra Lampung Tengah saat di wawancarai oleh Inspirasi Post mengatakan, yang menjadi pertanyaan dalam hal ini diantaranya adalah penyertaan modal yang diberikan kepada PT BPRS RAJASA yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai RP. 3.5 M

Mukadam menilai, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), PT. BPRS RAJASA dirasa belum menguntungkan, namun, kata dia, malah dianggarkan lagi untuk 2020.

“Satu sisi BUMD itu punya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modalnya sendiri, cuma yang jadi pertanyaan kami apakah dengan Aset PT BPRS RAJASA sebesar 43 M dengan PAD uang di peroleh dari tahun ketahun 1.2 M inikan perlu kita pertanyakan sedangkan sudah menjadi kesepakatan antara tim tapd dan badan anggaran dprd pada rapat tgl 18 november untuk ditunda dalam penyertaan modal ke PT. BPRS RAJASA. Agar kedepan lebih transparan dalam pengeloan BUMD Lamteng,” Tegas Politisi yang dikenal kritis dan merakyat ini, Kamis 28/11/2019.

Sebagai BUMD, lanjut Mukadam, PT. BPRS RAJASA jangan hanya menghabisakan anggaran saja, melainkan juga mempunyai kewajiban memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bagus.

I Kadek Asian Naviri Memambahkan dari Fraksi PDIP PT. BPRS RAJASA Diskriminatif di karnakan Lampung Tengah Miniaturnya Indonesia agar PT. BPRS RAJASA bisa merangkul pasrah disemua lapisan masyarakat.

Yudha Saputra , Peneliti Senior MATTA Institute.

Disisi lain, Yudha Saputra, Peneliti Senior MATTA Institute saat dimintai pendapat nya mengatakan, Apa yang dilakukan oleh para ‘Wakil Rakyat’ telah memenuhi aturan negara dalam beberapa per undang undangan, ini sebuah ‘wan prestasi’ bagi aparatur negara karena sudah selayaknya pemerintah kabupaten lampung tengah tidak ‘membangkang’ dengan terburu buru pada RAPBD 2020, Kami memberikan dukungan kepada para legislator untuk membuka tabir tersebut, agar tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.” Tegas penggiat anti korupsi yang dikenal kritis ini.

BACA JUGA:  Inilah yang tidak boleh dilakukan PNS Saat Pilkada

Melanjutkan, ternyata Intrupsi terus berlanjut sampai sidang di skor untuk pembahasan di tingkat fraksi. Namun setelah di Buka kembali.

Mukadam menambahkan,  Partai Fraksi Gerindra tetap konsisten karna menggap banyak kewajiban dasar lain di bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Ketertiban dan Sosial seharusnya menjadi perhatian lebih jika di bandingkan penyertaan modal PT. BPRS RAJASA. Maka fraksi Gerindra WO atau Walk Out.

Hal itu juga dilakukan oleh Fraksi Partai Nasdem Yuniza Saputra dan terlebih dahulu aksi wo atau woul out oleh satu anggota fraksi partai PDIP I Kadek Asian Naviri yang menarik perhatian karna ketua dpc adalah sekaligus bupati lamteng. Dan saya siap mendapatkan sanksi organisasi dalam hal penolakan penyertaan modal PT. BPRS RAJASA ujarnya.

( Red / Dha )