Wow !?!, Cekal Korupsi Kota Metro Akan Terapkan Non Tunai

953
Pimpinan Umum dan Perusahaan, Yudha Saputra dan Pimpinan Redaksi Inspirasi Post, Purwadi Ardi serta Aktivis Matta Institute, Adie Chandra foto bersama Kepala BPKAD Kota Metro, M. Supriyadi, SH.MH dalam rangka silatuhrami, Rabu (21/3/2018).

METRO, Inspirasi Post – Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota (Pemkot) Metro, maksimalkan hingga menjadi 100 persen transaksi non tunai. Pasalnya, berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2016, dapat mencegah dan Pemberantasan Korupsi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro, M. Supriyadi, SH.MH mengatakan pembayaran non tunai sudah dilakukan di pendapatan pajak daerah. Transaksi non tunai, juga dilakukan saat membayar gaji dan tunjangan seluruh PNS Kota Metro, transaksi hibah dan bansos yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Sehingga, disyaratkan untuk mencantumkan nomor rekening,” kata mantan Kabag Hukum Lamteng, Supriadi kepada Inspirasi Post, Rabu (21/3/2018) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Supriyadi menuturkan, pembayaran non tunai ini menindaklanjuti Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1866/SJ tangal 17 Afril 2017, tentang implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kepala BPKAD Kota Metro, M. Supriyadi, SH.MH (dua dari kanan, red) foto bersama kru Inspirasi Post, Rabu (21/3/2018).

“Berdasarkan Inpres dan Surat Edaran tersebut, baik Pemerintah di Pusat, Provinsi dan seluruh Kabupaten dan Kota diharuskan melakukan proses-proses transaksi pembayarannya baik ke pemerintah lain atau perusahaan bentuknya non tunai.

“Komitmen dari para Kepala Dinas atau Kepala Badan, ini sangat menetukan karena kedepan bendahara tidak lagi memegang uang tunai, hanya administrasi saja. Kalau di BPKAD Metro, sekarang mungkin masih pegang uang tunai maksimalnya Rp 2 juta. Namun, jauh di bandingkan daerah lain, seperti Lampung Timur dan Lampung Tengah sebesar puluhan juta rupiah,” jelasnya.

Masih di katakan Supriyadi, dengan transaksi non tunai tidak ada lagi transaksi yang tidak tercatat, karena pencatatan langsung terekap hari itu juga. “Dengan begitu, transaksi akan lebih efesien dan transparan. Target kami 2018 ini, sudah seluruhnya transaksi non tunai.

BACA JUGA:  STN Kota Metro

Supriadi menjelaskan, Walikota juga menerbitkan instruksi sebelum 1 Januari 2018, bahwa di wajibkan seluruh penerima penghasilan, seperti Wali Kota, Wakil Walikota, Anggota DPRD, PNS dan non PNS yang berhasal dari APBD Metro telah di bayar nontunai.

Menurutnya, langkah awal bagaimana semua Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) memahami mengenai transaksi non tunai. “Oleh karena itu, kami sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD. Sebelumnya, ada beberapa yang sudah melakukan. Termasuk kami dibagian BPKAD, beberapa pembelanjaan kita lakukan secara nontunai,” ujar Supriyadi.

Disisi lain, Penggiat Anti Korupsi dan Transparansi, Adie Chandra, Aktivis Matta Institute, mengatakan,

“Apa yang dilakukan hanyalah sebuah terobosan belum berdampak amat dengan penanggulangan korupsi karena kejahatan tersistematis itu masih ADA , kolusi dan Nepotisme. artinya masih banyak cara dan strategi para pelaku korupsi, kolusi, nepostime jadi jangan berlebihan dulu”.

“Tetapi niat baik pemerintah kota metro kami sambut baik dan kami memberi support dukungan serta kami juga tetap akan memberikan kontrol sosial kepada kinerja dan pelaksanaan hasil pembangunan maupun kebijakan serta penggunaan Anggaran Negara, tetap berpegang pada Transparansi sebagai pedoman terwujudnya , GOOD Governance ( Pemerintahan yang baik ), sehimgga peluang kejahatan kerah putih ( Extra ordinary crime ), dapat terminimalisir ” tegasnya. (Tim/Red)
Editor: Purwadi