Wanitaku di 74 Tahun Kemerdekaan

85

Oleh: Sutan Aji Nugraha

Penulis adalah Pengamat Politik, tinggal di Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat , Indonesia.
No.HP: 081222212984

…………………………………….

 

Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Jumlah penduduk kelompok usia 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total populasi. Data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada tahun 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75% persen dari populasi. Berdasarkan survey penduduk antar sensus (supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Intinya adalah Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Dan menurut data, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam dunia politik memang dimaksimalkan oleh partai politik yang diejawantahkan melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi parlemen. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan d tingkat pusat. Perlu diketahui bahwa angka 30% ini berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan jumlah minimum 30% memungkinkan terjadnya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan politik yang dambil dalam lembaga-lembaga publik. Kemudian, peraturan lainnya adalan dengan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 (bakal) calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
Analisis Feminis
Terdapat tiga aliran (teori) besar dalam feminisme yaitu liberal, radikal, marxis-sosialis (Gadis Arivia, 2003). Teori liberal lebih menekankan pada pendayagunaan akal atau rasio. Bagaimana perjuangan perempuan didudukkan pada porsinya untuk mengenali terlebih dahulu kapasitas yang ‘given’ dari Tuhan berupa perangkat otaknya. Untuk itu, perempuan mesti menuntut adanya ‘iklim berpikir’ luas yang terdapat dalam pendidikan. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan melalui sekolah-sekolah dengan tujuan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru untuk memberdayakan kapasitas berpikirnya.
Feminisme radikal mencurahkan fokusnya pada ketertindasan perempuan. Segregasi antara ranah privat dan publik yang masuk dalam ‘pembagian kerja secara seksual’ adalah inti atau akar dari ketertindasan itu. Penindasan menurut paham ini berawal dari ranah privat. Perempuan didominasi dan dikendalikan secara seksual dalam ranah privat atau domestik. Maka munculah apa yang kemudian dikenal sebagai slogan “the personal is political”. Penindasan yang terjadi di ranah domestik adalah berarti penindasan di ranah publik juga.
Sementara feminisme marxis-sosialis. Feminis sosialis lebih menekankan penindasan gender disamping penindasan kelas sebagai salah satu sebab dari penindasan terhadap perempuan. Sementara feminisme marxis beranggapan bahwa persoalan utamanya hanya terletak pada masalah kelas yang menyebabkan perbedaan fungsi dan status perempuan. Hal ini berbuntut pada pandangan bahwa bagi feminisme marxis, perempuan borjuis (kelas menengah ke atas) tidak akan mengalami penindasan yang sama dengan perempuan dari kelas proletar (kelas buruh).
Pada saat itu Indonesia memiliki organisasi perempuan yang memang progressif dan revolusioner, yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Dimensi awal pergerakan Gerwani adalah menarik kasus Undang-Undang Perkawinan dalam setiap tuntutannya. Persoalan perkawinan pada aras tertentu adalah persoalan privat. Persoalan yang bersumber dari lingkup rumah tangga. Gerwani memandang ada diskriminasi di sini. Laki-laki boleh melakukan poligami. Laki-laki tanpa tindakan bertanggung jawab sedikit pun bisa berlenggang meninggalkan keluarganya, istrinya, demi kepentingannya sendiri. Terdapat penindasan perempuan di sini yakni si istri. Dalam hubungan rumah tangga, istri ‘ditundukkan’ secara seksual oleh suami. Aras perjuangan Gerwani bertolak dari hal ini, tidak saja istri yang akan mengalami penderitaan dari perilaku suami di ranah privat itu, namun anak-anak juga menjadi pihak tak kalah menderita. Reformasi Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk diperjuangkan bagi Gerwani untuk melindungi perempuan. Progresif dan sosialis terwakili di sini. Bahwa ada perbedaan gender yang tidak setara dalam hubungan perkawinan.
Terjadi pembasmian besar-besaran terhadap PKI beserta ‘antek-anteknya’ yang dikomandoi oleh Soeharto. Tak terkecuali para perempuan Gerwani. Seluruh organisasi yang berbau ‘kiri’ dinyatakan haram hidup di Indonesia. Hantu komunis diciptakan bergentayangan dalam memori kolektif seluruh bangsa. Museum, buku-buku sejarah, film, dan propaganda media massa yang ‘satu pintu’ sukses besar menghitam-putihkan kehidupan kebangsaan selama 32 tahun dan mungkin hingga hari ini sekalipun sudah reformasi.
Perlu diketahui bahwa ‘kemandirian’ Gerwani dalam berorganisasi, yakni menegaskan diri tidak terlibat dengan partai politik mana pun. Tidak menjadi organisasi sayap perempuan dari partai politik mana pun. Sebuah kenyataan yang bertolak belakang dengan narasi sejarah Orde Baru yang menempatkan Gerwani sebagai organisasi komunis underbow PKI. Garis struktural Gerwani adalah independen. Sementara, PKI sebenarnya juga memiliki sayap perempuan tersendiri, namanya Wakom (Wanita Komunis).
Semoga di hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 ini tidak ada politisasi bahkan kriminalisasi terhadap siapapun yang kritis termasuk bagi para perempuan oleh bangsa sendiri atas nama demokrasi, organisasi, stigma apapun terlebih Agama, semata-mata itu semua untuk kemajuan peradaban. Kemerdekaan haruslah substantif bukan seremoni!.

BACA JUGA:  Tim Pembentukan DPW Himpunan Pewarta Indonesia Lampung ' Menuju' Kantor DPP HPI di Jakarta