SRMI ‘Buka’ Kegagalan Program BPJS Kesehatan

259

Jakarta- Program Jaminan Kesehatan Nasional sejak awal sudah bermasalah. Layanan jaminan sosial kesehatan seharusnya dikelola penuh oleh kementerian kesehatan (baca: Negara), bukan model asuransi yang jelas-jelas mencari keuntungan.

Wahida Baharudin Upa, Ketua Umum SRMI ( Serikat Rakyat Miskin Indonesia) saat memberikan keterangan kepada Inspirasi Post Mengatakan, Jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional bukan program yang baru. Sebelum program JKN, ada program ASKESKIN yang pelaksanaanya dilakukan oleh Asuransi Kesehatan atau ASKES. Kemudian, karena ada kasus korupsi berdasarkan temuan Kemenkes di masa Menkes Ibu Siti Fadilah Supari, diganti lagi menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Kemudian berubah lagi di tahun 2014 menjadi JKN dibawah pengelolaan asuransi besar seperi, ASKES dan JAMSOSTEK.” Tegas aktivis yang dikenal kritis ini.

Lebih lanjut Wahida mengatakan, Tetapi ternyata program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan mengalami masalah defisit.

“Tidak tanggung-tanggung, defisit BPJS Kesehatan sampai akhir agustus 2019 mencapai 14 Triliun, bahkan diprediksi akan mencapai 32,84 Triliun. Inilah alasan utama pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi PBI maupun peserta Mandiri.
Defisit ini tidak terjadi sekali tetapi berkali-kali.” Urai bunda saapan akrab kalangan Aktivis menyapanya.

Untuk diketahui berdasarkan analisa SRMI berikut adalah draf atau tabulasi perhitungan yang dihimpun dari berbagai sumber mengenai defisit Anggaran yang dialami BPJS Kesehatan,

2014 3,3 trilyun
2015 5,7 trilyun
2016 9,7 trilyun
2017 9,75 trilyun
2018 16,5 trilyun
2019 Prediksi 32,84 trilyun

Jika melihat tabel di atas maka defisit terjadi setiap tahun sejak program ini dilaksanakan.Hal ini menjadi pertanyaan SRMI, mengenai langkah pemerintah saat defisit terjadi.

Jika anda ingat, pemerintah telah melakukan upaya Penyertaan Modal Negara sejak tahun 2015 sebesar 5 Triliun, pada tahun 2016 sebesar 6,9 T, lalu ditahun 2017 sebesar 3,7 T, dan setahun yang lalu di 2018 sebesar 10,25 T, jumlah yang sangat menakjubkan.

BACA JUGA:  Indahnya Tanah Suci Mekah, Rindu Ingin Kembali Ke Baitullah

Defisit BPJS Kesehatan seharusnya tidak lagi menjadi beban APBN, yang juga selalu defisit dan selalu ditalangi dengan Hutang Luar Negeri.

 

SRMI mengejutkan dengan anlisis nya, Jika belajar dari program JAMKESMAS yang anggarannya tidak lebih dari 8,6 T di tahun 2014, yang malah terdapat dana sisa yang dikembalikan pada kas Negara, maka seharusnya sistem Jaminan Kesehatan saat ini menjadi jauh lebih baik, bukan malah menjadi lebih buruk, bahkan memberikan beban tambahan pada APBN kita setiap tahunnya.

Ironisnya, ketika BPJS mengalami defisit, Direksi dan Dewan Pengawasnya justru menikmati kenaikan gaji dua kali lipat. Lebih parah lagi, bukannya mengevaluasi program BPJS dan mengaudit lembaganya, pemerintah justru mengalihkan beban defisit itu ke rakyat (peserta mandiri) dan APBN.

Selain itu, setiap defisit BPJS selalu disertai pengurangan jenis layanan perawatan. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengakses pengobatan jenis tertentu. Sementara upaya perbaikan layanan kita masih jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain, seperti negara-negara tetangga maupun negeri miskin seperti Kuba.

Konstitusi kita menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap Warga Negara. Karena itu, tidak boleh ada satu pun Warga Negara yang terintangi haknya mendapat layanan kesehatan hanya karena faktor biaya dan lain-lain.

Oleh karena itu, inilah tuntutan dari Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia mengenai BPJS Kesehatan,

1. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
2. Evaluasi Sistem BPJS
3. Audit Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional
4. Tolak Sistem Layanan Kesehatan Berasuransi
5. Kembalikan Sistem Jaminan Kesehatan pada Program JAMKESMAS yang dikelola langsung oleh negara.

Hal tersebut seperti di utarakan oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia.

( Red / Dha / Rls SRMI)

BACA JUGA:  Pembangunan " Samber Park " Kota Metro , Asal Jadi dan di Duga Mark UP