SPRI Lampung ‘ Siap’ Gelar Muswilub

246

Bandar Lampung, Sabtu (6/7) Puluhan Ibu-ibu dari 20 Kecamatan di Bandar Lampung serta beberapa perwakilan kader SPRI dari Lampung Selatan dan Tulang Bawang menggelar Musyawarah Luar Biasa Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Provinsi Lampung. Kegiatan musyawarah luar biasa ini digelar untuk memilih dan menetapkan Kepengurusan SPRI Tingkat Provinsi. Kegiatan ini mengusung tema: “Rebut Hak Sejahtera: Bangun Kekuatan Alternatif dari Bawah!

Siti Yayat, Ketua Pelaksana Panitia Musyawarah Luar Biasa menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan mekanisme demokratis di SPRI dalam hal menunjuk dan menetapkan pengurus tingkat provinsi. Bahwa saat ini, “Pengurus SPRI yang lama telah di bekukan oleh DPN SPRI. Hal ini dilakukan karena, adanya penyalahgunaan jabatan oleh Ketua DPW SPRI Lampung periode lalu. Ketua DPW SPRI Lampung periode lalu juga telah melakukan penghianatan terhadap Keputusan Kongres SPRI. Karena itu, sesuai arahan DPN SPRI, hari ini kami menggelar Musyawarah Luar Biasa.” Jelas nya.

Dalam musyawarah luar biasa ini, juga akan dibahas mengenai strategi SPRI Lampung dalam hal memperjuangan perubahan Basis Data Terpadu (BDT) penerima Bantuan Sosial. Perlu diketahui bahwa, berdasarkan temuan lapangan, terdapat banyak penerima bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria (salah sasaran).

Juga masih banyak keluarga miskin yang tidak tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT). Karena itu, SPRI Lampung akan menyusun langkah-langkah strategis untuk memperjuangan perubahan BDT di Provinsi Lampung.

Marina menambahkan bahwa, SPRI juga menuntut Pemerintah untuk mengubah Garis Kemiskinan.

” Kriteria Miskin dan Pemeringkatan Rumah Tangga Miskin untuk menetapan sasaran penerima bansos, memperbesar cakupan penerima bansos, meningkatkan manfaat bansos, mengefektifkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah, dan melibatkan rakyat dalam berbagai prosesnya.”tegasnya.

BACA JUGA:  Oknum Pegawai Bawaslu Lampung Utara ' Diduga Mark Up ' Anggaran Pilkada 2018

Terkait dengan upaya mensejahterakan rakyat miskin, lanjut Marina, SPRI menyakini perlu dijalankannya program Perlindungan Sosial Tranformatif. Sebuah program yang akan menjamin kemerdekaan ekonomi dan politik rakyat miskin.

“Bagaimana mungkin program-program Pemerintahan Jokowi dapat memerdekakan Rakyat Miskin dan tertindas lainnya, jika secara bersamaan pemerintahan Jokowi menjalankan berbagai agenda ekonomi neoliberal yang kapitalistik, yang justru membuat rakyat hidup miskin dan tertindas,” ujar Marina.

Dia menegaskan, di bawah pemerintahan Jokowi yang pro Kapitalis dan Militerisme, rakyat miskin Indonesia dan rakyat tertindas lainnya tidak akan bisa merdeka secara ekonomi dan politik.

SPRI meyakini, hanya dengan kekuatan politik alternatif yang diperjuangkan dari bawah, maka kemerdekaan rakyat miskin dan rakyat tertindas lainya dapat diwujudkan. ( Red / Dha )