Simbol “Mawar Merah” untuk Penyelesaian Pedagang Taman Merdeka

505

Kota Metro, Inspirasi Post – Simbol “Mawar Merah” warnai aksi damai sejumlah Aktivis Aliansi “Forum Kota” bersama pedagang kecil Taman Merdeka Kota Metro. Seikat mawar merah tersebut dibawa oleh Yudha Saputra, Koordinator Aksi massa. Yudha berniat memberikan mawar tersebut kepada pejabat-pejabat Kota Metro yang memiliki tanggung jawab atas malangnya nasib pedagang taman kota.

“Mawar merah ini adalah simbol kasih sayang, kasih sayang untuk semua. saya ingin pejabat terkait menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan kasih sayang, kasih sayang bahwa kita sama-sama manusia yang harus memanusiakan sesama,” ujar Yudha, Rabu (17/10)

Menurut pengakuan Yudha, mawar tersebut akan terkhusus diberikan kepada Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda. “Terkhusus mawar ini akan saya berikan kepada Bu Anna, sayang kabarnya mereka saat ini sedang ada kunjungan kerja,” sesalnya.

Bersama Yudha, Sekitar 100 an Aktivis dan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Forum Kota ( Matta Institute, P2UP serta Mahasiswa) melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan bagi mereka. Unjuk rasa dimulai dari titik kumpul bundaran tugu pena, menuju kantor wali kota metro, kemudian longmarch menuju gedung DPRD Kota Metro.

Di depan gedung DPRD Kota Metro, Koordinator lapangan Yudha Saputrakembali menggaungkan orasinya yang berlanjut disambut oleh Sekwan Budiono SH di ruang Aula DPRD Kota Metro. Budiono SH menyampaikan pernyataan sikap dan meminta kepada perwakilan DPRD agar dapat mengatur pertemuan khusus dengan Aliansi Forum Kota dalam penyelesaian problematika P2UP serta perda No.09, tahun 2017

Adapun 5 point tuntutan yang disuarakan pengunjuk rasa. Diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan Executive Review terkait hak amandemen DPRD tentang perda 09 No. Tahun 2017 (ketertiban umum, kebersihan dan keindahan).
  2. Buatkan Rekomendasi izin sementara pedagang di Taman M erdeka (P2UP) sambil menunggu putusan permohonan hak uji materil dengan juducial review mahkamah agung.
  3. Buatkan Rekomendasi ke walikota agar menunda pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2017, karena mengalami masalah yuridis atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
  4. Pemerintah (walikota/DPRD beserta stakeholder) taat dan tunduk pada undang-undang no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang.
  5. Pengamanan oleh polisi pamong praja kepada pedagang (pasal 43) yang seharusnya hanya pendataan (PP No. 16 tahun 2018). Tindakan pol PP adalah ilegal, tanpa izin ketua pengadilan Negeri metro, tanpa peraturan pelaksanaan perwakilan.
BACA JUGA:  Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro di Duga Remehkan Profesi Mulia Jurnalis

(Tomi/red)