Siap-siap Sulit Berlibur Dan Berbelanja Di Kota Pangkalpinang Bagi Yang Belum Vaksin

Inspirasi Post || 22 Oktober 2021

PANGKALPINANG – Dalam rangka percepatan Herd Immunity di Kota Pangkalpinang, Walikota Maulan Aklil mengeluarkan Surat Edaran yang poinnya menitikberatkan terhadap masyarakat yang belum Vaksinasi Covid-19 untuk segera melakukan Vaksinasi.

Adapun Surat Edaran Walikota Pangkalpinang nomor : 62/ESDA-SETDA/2021 tentang upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pangkalpinang yang isinya sebagai berikut :

1. Setiap pengelola tempat wisata (Pantai Pasir Padi dan Taman Tampuk Pinang Pura, dll) harus melaksanakan Skrining, untuk pengunjung menunjukkan bukti sudah di vaksin/sertifikat vaksin atau melalui Aplikasi “PerduliLindungi”.

2. Pengelola Cafe, Restoran, Rumah Makan, Mall, Supermarket harus melaksanakan Skrining, untuk pengunjung menunjukkan bukti sudah di vaksin/sertifikat vaksin atau melalui Aplikasi “PerduliLindungi”

3. Jika pengunjung tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin atau tanda bukti sudah di vaksin maka tidak diperkenankan untuk memasuki areal tersebut sebagaimana di maksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

4. Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan ketentuan lebih lanjut.

Menanggapi Surat Edaran Walikota Pangkalpinang tersebut Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel), Jumli Jamaluddin mengatakan surat edaran walikota tersebut sebetulnya dalam upaya Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 dan menjalankan percepatan Vaksinasi di Kota Pangkalpinang.

“Kebijakan ini juga tidak hanya di Kota Pangkalpinang atau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja di daerah lainpun diluar Babel dilakukan hal serupa bahkan sudah lebih dulu menerbitkan edaran dari masing-masing kepala daerahnya,” ungkap Jumli kepada wowbabel Rabu,(20/10/2021)

“Hal tersebut sebetulnya juga merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat sejak diberlakukannya PPKM dan percepatan Vaksinasi,” lanjutnya

Ia menambahkan fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang enggan untuk di Vaksin dengan berbagai alasan adanya pro-kontra yang berkembang selama ini di publik.

Untuk memotivasi kesadaran masyarakat agar mau untuk di Vaksin dengan berbagai cara pendekatan yang ditempuh, diantaranya melalui pendekatan hubungan emosional selain cara yang dilakukan Pemerintah dengan mulai menjadikan bukti Vaksinasi sebagai syarat administratif bahkan pada aspek tertentu sudah menjadi syarat wajib.

“Terkait edaran walikota tersebut merupakan langkah positif sebagai sebuah kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupun pihak-pihak lain,” ulasnya

Lebih lanjut Jumli mengatakan tidak semua masyarakat bisa di Vaksin karena alasan ada gangguan kesehatan atau riwayat penyakit yang dibuktikan dengan keterangan medis tentunya.

“Oleh sebab itu bagi masyarakat yang memiliki kategori tersebut hendaknya harus menjadi pengecualian tersendiri dengan juga diterbitkan surat keterangan yang bisa digunakan untuk pengecualian administratifnya,” tandasnya (*/)