Potret Hitam Dana Desa 2017, Menjadi Sorotan Elemen Masyarakat GPPP Lampung Timur, di Duga Sarat Nuansa ” Mark Up ” dan Tidak dikelola Profesional

1006
Hasil Pekerjaan Drainase yang terlihat asal - asal an dan diduga sarat Nuansa " Mark Up " pada ADD 2017 Kabupaten Lampung Timur, Menjadi Sorotan Elemen Masyarakat GPPP ( Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan ). Minggu 11/03/2018

Sukadana, Inspirasi Post-

Elemen Masyarakat yang tergabung dalam ” Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan ” atau kerap disebut GP3 Kabupaten Lampung Timur menyoroti kualitas hasil pekerjaan drainase yang terletak di kecamatan sukadana yang diduga sarat dengan nuansa ” Mark Up ” dan terkesan asal asalan. GP3 meminta secara tegas kepada Bupati Lampung Timur untuk meninjau dan memberikan sangksi kepada stake holder bawahannya yang terlibat dalam lingkaran Kerja yang bersumber dari Anggaran Dana Desa 2017 dari tingkat desa, Kecamatan, Hingga Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hal tersebut dikatakan oleh , Firmansyah, ( 35 ), Koordinator Tim Investigasi , ” Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan ( GP3 ), Kabupaten Lampung Timur saat memberikan hasil investigasi lapangan kepada Inspirasi Post secara eklusive, Sabtu ( 11 / 03 / 2018 ).

” Kami sangat kecewa dengan dinas terkait atas pengawasan,pembinaan dan tugas penting lainya dalam menyukseskan Program Nasional yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat ( APBN ), maupun pihak penerima dan pengelola Anggaran Dana Desa , yang masih saja memberikan kualitas hasil pekerjaan yang jauh dari standarisasi yang ada bahkan jauh dari nilai profesionalitas dan seperti ada nuansa yang menjurus ke ranah melawan hukum , sehingga jika dugaan ” Mark Up ” itu bisa dibuktikan oleh pihak yang Berwajib maka harus segera ambil tindakan jika tidak maka , Hal tersebut tentunya menjadi sebuah preseden buruk masyarakat kepada para penyelenggara Negara , dalam kaitanya dengan ADD 2017 ini. ” ujarnya dengan nada tinggi.

” Salah satu sample kasus yang menjadi kajian dan sorotan dengan berdasarkan  investigasi lapangan di beberapa random sampling yang telah kami tentukan, melalui sistem analisa dan kajian serta serap aspirasi jaringan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Timur ”

BACA JUGA:  Matta Institute: Transparansi dalam Perekrutan Tenaga Honorer RSUD, A Yani, di Ragukan , Sistem CAT Bukan Jaminan

” Dari Beberapa Hasil Tersebut terlihat salah satunya yang kami duga, tidak menuhi unsur pada Aturan serta terkesan Asal – asalan dalm perencanaan,pekerjaan dan kualitas hasil olahan pekerjaan, sehingga kami mendiagnosa adanya dugaaan ” Mark Up ” dan tersistematis secara berjamaah dan rapi , kinerja buruk pihak pihak yang berkompeten terhadap penggunaan Dana add 2017 Kabupaten Lampung Timur Ini salah satunya terlihat di desa raja basa batanghari, kecamatan sukadana.”  Tegas aktivis kemasyarakatan ini.

”  kami sangat kecewa sekali padahal sudah jelas ditegaskan oleh, Presiden melalui Kementrian terkait untuk mengerjakan secara profesional, baik , bermanfaat bagi masyarakat secara luas , dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji apalagi sampai mengarah pada ranah korupsi ” , Firman menambahkan.

” Elemen Masyarakat GP3 secara tegas meminta kepada , Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur selaku pemegang kebijakan tertinggi untuk memberikan sangksi kepada pihak – pihak yang menjadi rangkaian tim kerja , baik itu dari pihak desa selaku pelaksana pekerjaan, kecamatan, maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , kami menduga ada sebuah kerja tersistematis sehingga terlihat kualitas pekerjaan yang amburadul dan asal asalan pada pembangunan fasilitas drainase , kami meminta kepala daerah dalam hal ini Pejabat Pelaksana Bupati Kabupaten Lampung Timur , untuk melakukan tindakan tegas kepada pihak – pihak tersebut, jika terbukti hasil pekerjaan ataupun pengelolaan Anggaran Dana Desa ( ADD ),  yang bersumber dari APBN 2017 , sampai mengarah pada sebuah tindakan melawan hukum, ”

” Artinya jika kepala daerah dalam hal ini Bupati, untuk segera berkordinasi kepada pihak berwajib jika sudah sampai mengarah kepada tindakan melawan Undang – Undang Anti korupsi, serta peraturan Hukum yang lain, Inilah perwujudan atas penegakkan amanah Undang Undang yang kita junjung dan patuhi bersama- sama ”

BACA JUGA:  Isu Pecah Kongsi Partai Hanya Untuk 'Gembosi' Suara Rakyat Untuk Hj.Nessy Kalvia Mustafa

” Maka bisa  memberikan side effek sehingga mampu membuat jera bagi para pelaku ataupun siapa saja yang coba coba bermain kotor dalam program ADD 2017 yang sudah diketahui bersama ini adalah program nasional untuk membangun serta meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga Negara kita mampu menekan Angka Kemiskinan dll, sehingga apa yang menjadi cita cita para pendahulu bangsa dapat ercapai untuk Indonesia yang Makmur, Berdaulat, Adil dan Makmur ” Tegas Pria yang vokal memperjuangkan Anti Korupsi dan Transparansi di Kabupaten Lampung timur.

Pekerjaan Drainase yang dikerjakan secara Amburadul dan tidak bermanfaat.

Seperti diketahui saat ini,  Kementerian Desa sendiri  terus menaikkan distribusi dana desa. Tahun 2015 dana desa disalurkan sebanyak Rp 20,76 triliun dengan serapan 82 persen. Kemudian 2015 dinaikkan menjadi 46,9 triliun dengan serapan menjadi 97 persen. Tahun 2017, dana desa naik lagi Rp 60 triliun dengan serapan hingga 99 persen.

Pemerintah Pusat melalui kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,melakukan sebuah  improvisasi terkait penggunaan dana bagi desa. Dalam kurun waktu 3 tahun telah menciptakan jalan desa sepanjang 120.000 km, 1.990 km jembatan, puluhan ribu PAUD, posyandu, tanah longsor, drainase dan sebagainya, hal tersebut merupakan sebuah program maupun kerja nyata bagi kemajuan daerah,menekan angka kemiskinan serta bermanfaat bagi segenap masyarakat.

Bahkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tramisgrasi, Eko Putro Sandjojo secara tegas mengatakan,

“Kuncinya semua itu di pengawasan. Itu akan efektif kalau masyarakat ikut mengawasi. Kalau ada penyelewengan, laporkan ke pihak berwajib kita akan tindak tegas,jadi jangan coba coba bermain main bahkan melakukan tindakan yang mengarah pada melawan hukum seperti , Korupsi dan kejahatan lainya yang berakibat pada gagalnya program mulia ini.

” Program ADD  diharapkan mampu menjadi sebuah solusi memecahkan beberapa problematika yang ada di desa sebagai pilar bangsa, maka jika seluruh desa yang ada mengalalami kemajuan pembangunan,fasilitas publik,ekonomi dll , di titik tata kelola pemerintahan paling bawah yaitu desa maka sudah dipastikan Bangsa Indonesia akan mengalami kemajuan, peningkatan taraf hidup masyarakat dan benar benar menekan angka kemiskinan dan kekurangan gizi, yang saat ini masih menjadi tantangan pemerintah pusat ” Tegas nya seperti di lansir dari Kata Data.

BACA JUGA:  Hj.Putri Ernawati Maksimalkan Peran ' Orang Tua' Dalam Menggali dan Mendukung Potensi Anak di Lampung Timur

 

( Yudha Saputra / Red )

Diduga dikerjakan Asal asalan dan terindikasi adanya dugaan ” Mark Up ” pada salah satu pekerja sistem Drainase .
Skala Prioritas pembangunan dan lainya serta Rincian Anggaran , Diduga Sarat Nuansa ” Mark Up ” dan Tidak dikelola Secara Profesional,ADD 2017  yang bersumber dari Anggaran APBN,sehingga dikuatirkan menjadi  ” POTRET HITAM” Anggaran Dana Desa Kabupaten Lampung Timur 2017.