Pokja 30 , Merawat Hutan Sama Saja Menjaga Peradaban !

413
Penandatanganan Poin Kesepakatan

Kalimantan  , Inspirasi Post

 

Merawat Sumber daya alam seperti hutan adalah suatu bentuk pelestarian peradaban yang bisa diwariskan oleh anak cucu bangsa ini di kemudian hari , tetapi hal tersebut harus dilakukan secara masiv oleh semua elemen yang ada di bangsa ini sehingga warisan alam dan lestari lingkungan sebagai nadi berlangsung nya kehidupan dalam suatu peradaban dapat berjalan dengan baik. Saat ini elemen msyarakat di kalimantan timur sedang dihadapi pada problematika tatakelola  lahan serta pelestarian hutan. Hal tersebut akhirnya cepat disikapi Pemerintah melalui Unsur – Unsur Kementrian dan Pimpinan pada Kabupaten setempat serta tokoh masyarakat dari berbagai elemen untuk menyatukan persepsi dan ksepahaman melalui penanda tanganan MoU yang telah disepakati bersama.Untuk menghindari terjadi konflik berkempajangan serta gangguan kambtibmas.

Sekedar diketahui, Kampung Naha Aruq memiliki luasan ± 9.000 Ha yang merupakan hibah dari kampung Lung Isun yang berdasarkan peta tahun 1966 memiliki luasan ± 83.000 Ha. Dengan bentang alam yang kaya akan sumber daya hutan primer, Lung Isun dan Naha Aruq hidup rukun berdampingan tanpa pernah ada konflik. Hutan dan pranata sosial mengikat dalam satu sistem hukum adat masyarakat Dayak Bahau Umaaq Suling masih terjaga dan lestari. Tetapi sejak hadirnya PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT KBT) melalui SK perpanjangan Nomor SK.217/MENHUT-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 di Kecamatan Long Pahangai dengan luas 82.810 Ha, sebagian konsesi seluas 13.150 masuk tanpa izin ke wilayah adat kampung Lung Isun.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang seharusnya menjadi pengayom dan memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat justru menjadi ancaman bagi persaudaraan Dayak Bahau antara masyarakat Lung Isun dan Naha Aruq. Menyikapi IUUPHHK-HA PT. KBT, Lung Isun tegas menolak hadirnya konsesi HPH di kampung mereka, sementara Naha Aruq mengklaim menerima. Karena perbedaan sikap, beda pula perlakuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Melalui SK Nomor 136.146.3/K.917/2011 (SK 2011) Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Wilayah Kampung di Kecamatan Long Pahangai. SK tersebut, sebagian wilayah Lung Isun masuk ke wilayah Naha Aruq. Dan berdasarkan SK 2011, PT. KBT merasa memiliki hak untuk menggarap hutan yang berdasarkan peta tahun 1966 yang masih dan sah berada di wilayah kampung Lung Isun.

Hal tersebut akhirnya mengakibat konflik berantai hingga sampai pada babak kriminalisasi terhadap elemen masyarakat, THEODURUS TEKWAN AJAT (41 tahun), Pejuang Kampung Lung Isun ditetapkan tersangka sejak tanggal 30 Agustus 2014 oleh Kepolisian Resor Kutai Barat. Hingga saat ini (2/7/2017) terhitung 1.256 hari masih menyandang kasus tersangka tanpa ada kepastian hukum yang jelas, sehingga , atas perintah dari Lembaga Adat Kampung Lung Isun Pada tanggal 20 Mei 2014 ,beberapa warga kampung Lung Isun melakukan perehapan/memperbaiki tapal batas kampung Lung Isun dengan kampung Long Tuyoq. Pada saat melaksanakan tugas, warga menemukan karyawan PT. KBT melakukan penebangan dan penarikan kayu dengan menggunakan 2 unit traktor dan chingsau. Setelah mendapat penjelasan dari warga, karyawan PT. KBT menghentikan kegiatan dan menyerahkan dengan sukarela kunci traktor dan chingsau kepada warga.

BACA JUGA:  Woow !! Atap RSAL Surabaya Ambruk Timpa Pasien, Jumlah Korban Belum Dipastikan

Setelah kejadian tersebut ,

” Lusang Aran (Kepala Adat) Djuan Hajan (Petinggi Kampung) dan Theodorus Tekwan Ajat dipanggil oleh Kepolisian Resor Kutai Barat dengan surat panggilan pada tanggal 23 Juni (panggilan I) dan surat panggilan pada tanggal 2 Juli 2014 namun panggilan tersebut tidak dihadiri oleh mereka. 29 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 pagi, Theodorus Tekwan Ajat saat sedang diladang didatangi oleh 9 (sembilan) orang Polisi dan Brimob bersenjata lengkap membawa yang bersangkutan ke Kampung Long Isun. kelompok polisi lain dengan jumlah yang banyak bersenjata lengkap membawa Kepala Adat, kemudian Theodorus Tekwan Ajat dan Kepala Adat dibawa ke Polres Kubar. ”

” 30 Agustus 2014, Kepala Adat (Lusang Aran) dan Theodorus Tekwan Ajat diperiksa sebagai saksi akan tetapi keduanya masih ditahan. 1 September 2014 Theodorus Tekwan Ajat diperiksa sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 368 KUHP subsidier Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan di kenakan penahanan selama 20 hari pertama di mulai tanggal 1 September 2014. ”

Carolous Tuah , Aktivis Pokja 30 Samarinda sebagai salah satu elemen masyarakat mengatakan, ” Kinerja Penyidik didasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP/02/V/2014/KALTIM/RES KUBAR/Sek Long Pahangai Tanggal 25 Mei 2014, Telah mengabaikan Hak keterangan 23 orang saksi yang hadir dalam peristiwa pada tanggal 20 Mei 2014 pada lokasi kejadian. Hingga kesimpulan status tersangka  terhadap Theodorus Tekwan Ajat oleh penyidik tidak berpijak pada fakta, perkara yang dilimpahkan penyidik tidak dapat dinyatakan lengkap (P19), penyidik mengabaikan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP (hal tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum).”

Pemidanaan terhadap Teodorus Tekwan Ajat (ketidakpastian hukum atas statusnya), dan cara yang digunakan penyidik dalam penangkapan yakni mengerahkan kekuatan polisi dan brimob bersenjata lengkap masuk ke kampung Long Isun, menyebabkan masyarakat mengalami traumatik terhadap Polisi dan PT. KBT. Akibatnya PT. KBT semakin leluasa melakukan tindakan atas dasar Izin yang dimiliki menguasai tanah adat Lung Isun dengan mengabaikan sejarah dan hak pengeloalaan tanah adat masyarakat Kampung Lung Isun.

” Status tersangka, dan tatacara kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Teodorus Tekwan Ajat yang dipertunjukan di hadapan masyarakat kampung, serta Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No 136.146.3/K.917/2011 tgl 4 November 2011, merupakan alat bagi PT. KBT untuk meredam penolakan dan melakukan penguasaan tanah adat masyarakat Lung Isun. Berdasarkan keadaan tersebut, warga Lung Isun mendesak agar negara Melalui Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Negara lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan konflik tenurial dan mengambil tindakan hukum terhadap pemegang ijin konsesi, juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dari tindakan penguasaan dan pemanfaatan lahan dengan bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh PT. KBT.” tegas nya.

BACA JUGA:  Waduh , Ketua DPRD Lampung Tengah di Periksa KPK

 

Permasalahan ini sebenarnya adalah konflik lahan dan menjadi hak  terotorial Kementrian Lingkungan Hidup, jadi ada tahapan sendiri dalam penyelesainnya ” Tutup aktivis tersebut.

 

Disisi lain , Direktorat Penanganan Konflil Tenurial dan Hutan Adat mengundang para pihak terkait untuk hadir pada hari Rabu, 12 April 2017 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat dalam rangka melakukan identifikasi dan fasilitasi penanganan konflik ternurial long isun dengan surat undangan nomor UN-54/PKTHA/PK/PSL.1/4/2017 tertanggal 2017. Pertemuan 12 April 2017 di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat dihadiri unsur Setditjen PSKL, Ditjen PHPL, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Perwakilan Masyarakat Long Isun, Direksi PT. KBT, WALHI Kaltim dan Direktorat PKHTA, sebagai bentuk tindakan nyata sebagai sebuah langkah penyelesaian problematika tersebut , dan tindak lanjut atas laporan masyarakat.

Pada Akhirnya , KLHK bersurat kepada Bupati Mahakam Ulu, Nomor S.37/PSKL/PKHTA/PSL.1/4/2017 tertanggal 18 April 2017 agar Bupati Mahakam Ulu dapat memfasilitasi pertemuan di Kabupaten Mahakam Ulu dengan mengundang Direktur PKTHA, Direktur Usaha Hutan Produksi Ditjen PHPL, Kabag Hukum dan kerjasama Teknik Ditjen PSKL, Camat Long Pahangai, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Polres Mahakam Ulu, Polda Kalimantan Timur, WALHI Kalimantan Timur, TNC, Masyarakat Long Isun, Masyarakat Naha Aruq dan PT. KBT serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan klarifikasi informasi dari para pihak terkait konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat Kampung Long Isun dan PT. KBT. Surat dari KLHK baru ditindak lanjuti oleh Bupat Mahakam Ulu pada bulan September 2017 lalu.

Atas dasar tersebut akhirnya , Bupati Mahakam Ulu mengundang para pihak terkait untuk hadir pada hari Kamis, 28 September 2017 di ruang rapat BP4D Kabupaten Mahakam Ulu dengan surat nomor 100/8111/PEM-TU.P/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Drs. Y. Juan Jenau. Namun, melalui surat nomor S.229/PKTHA/PK/PSL.1/9/2017 tertanggal 25 September 2017 Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat mohon agar rapat klarifikasi informasi dari pihak terkait penyelesaian konflik antara masyarakat Long Isun dengan PT. KBT dijadwalkan ulang.

BACA JUGA:  Ajak Jaga Persaudaraan, Jangan Sampai Dipanas-panasi Oleh Politisi

STATUS QUO areal IUPHHK-HA PT. KBT di dalam Kampung Long Isun. Pada 6 Februari 2018 dilakukan pertemuan dengan agenda rapat klarifikasi dari pihak terkait penyelesaian konflik antara masyarakat Lung Isun dengan PT. Kemakmuran Berkah Timber yang berdasarkan undangan dari Pemerintah Kabupaten Mahulu bekerja sama dengan BPSKL dengan undangan tertanggal 30 Januari 2018. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur PKTHA, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, BPSKL Kalimantan, Dewan Adat Mahakam Ulu, PT. Kemakmuran Berkah Timur, Masyarakat Adat Lung Isun dan Naha Aruq, WALHI Kaltim, Perhimpunan Nurani Perempuan, POKJA 30, Jaringan Advokat Lingkungan dan seluruh pihak yang terkait dalam konflik tersebut.

 

Setelah para pihak memamaparkan argumentasinya, dilanjutkan diskusi dalam pertemuan tersebut yang dipimpin langsung oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ir. Irmansyah Rachman ,

” Negara sudah sangat lama mengelola hutan, kini saatnya masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola hutannya sendiri, apalagi Lung Isun dan Naha Aruq adalah saudara satu darah jadi segera selesaikan pertikaian.” Tegasnya.

Hingga Akhirnya , Pertemuan tersebut menghasilkan 4 (point) kesepakatan bersama tentang penghentian konflik yang ditandatangani oleh P. Djuan Hadjang Petinggi Kampung Lung Isun, Bayau Lejau Petinggi Kampung Naha Aruq dan I Wayan Sudjana Direktur Utama PT. KBT;

1. Menghentikan konflik terkait tata batas antara Masyarakat Kampung Lung Isun dan Masyarakat Naha Aruq dengan PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT.KBT);

2. Tata batas wilayah kampung Lung Isun dengan kampung Naha Aruq yang berlaku adalah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 136.146.3/K.917/2011 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Wilayah Kampung Di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat Lung Isun dengan Masyarakat Naha Aruq akan melakukan musyawarah dan mufakat secara adat di kampung terkait tata batas yang difasilitasi oleh Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu (DADWMU);

3. Wilayah konsesi PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) yang masuk wilayah kampung Lung Isun ditetapkan sebagai Status Quo dan akan diproses menjadi hutan adat;

4. Proses penetapan hutan adat melibatkan Dewan Adat Dayak wilayah Mahakam Ulu, WALHI Kalimantan Timur, Perkumpulan Nurani Perempuan, Pokja 30, Jaringan Advokat Lingkungan Hidup dan Pokja PPS Kalimantan Timur.

Kesepakatan tersebut juga diketahui dan ditandatangani para pihak yang terkait dalam upaya penyelesaian konflik. Meskipun kasus kriminalisasi pejuang Lung Isun, Tekwan Ajat, tidak masuk dalam kesepakatan tersebut, namun seluruh undangan yang hadir menuntut dan mendukung aparat kepolisian untuk mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut. ( Rilis / Dha )