Picu Bentrok, Sengketa Lahan di Jalan Soekarno-Hatta Belum Tuntas

833
Ilustrasi: Picu Bentrok, Sengketa Lahan di Jalan Soekarno-Hatta Belum juga tuntas.

Bandar Lampung, Inspirasi Post – Terkait dengan persoalan sengketa lahan milik keluarga Ahmad Rivai Hasan, seluas 15 ribu meter persegi di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang masih belum tuntas.

Pasalnya, Bernard Rivai selaku ahli waris Ahmad Rivai Hasan yang merupakan warga Perumahan Sukabumi Indah, Bandarlampung, bersikukuh lahan tersebut sah miliknya dan dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkama Agung (MA). Di satu pihak, Amat Ali juga merasa berhak atas lahan tersebut hingga keluarnya teguran (aanmaning, red) pada 6 Februari 2018,” jelas Bambang kepada Wartawan, Rabu (28/3/2018).

Lebih lanjut Bambang mengatakan,
bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung telah mengeluarkan aanmaning atau peringatan terhadap tergugat, yakni kepada 11 orang yang menyewa tanah milik kakek Bernard itu. Setelah itu, lanjut Bambang, pada 6 Februari 2018 pengadilan telah mengeluarkan penetapan untuk melakukan eksekusi tanah seluas 15 ribu meter persegi tersebut.

Ilustrasi: Sengketa lahan milik keluarga Ahmad Rivai Hasan, seluas 15 ribu meter persegi di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang masih belum tuntas.

Dasar pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi ada tiga, yaitu foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 272/ Tb atas nama Amat Ali yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung, foto kopi Kutipan risalah lelang No.36/1987-1988, tanggal 11 Desember 1987 dan foto kopi tanda terima tanggal 11 Desember 1987. Dasar itu sudah lemah, yaitu hanya berupa foto kopi dan itu sudah mati berdasarkan sidang sebelumnya.

Masih di katakan Bambang, atas tiga dasar yang dikeluarkan pengadilan itu pihaknya menduga ada permainan. “Tiga dasar aanmaning itu semuanya sudah dibatalkan. Baik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung, Kantor Pelelangan Kekayaan Negara (KPKNL) Lampung dan surat tanda terima tanggal 11 Desember 1987.

Soal 11 orang yang dipanggil pengadilan, mereka tidak mengerti untuk apa, dan kemudian setelah kordinasi ternyata mereka dipanggil untuk diusir oleh pengadilan dalam waktu delapan hari untuk pergi dari lokasi tanah itu melalui aanmaning tadi,” jelas Bambang.

BACA JUGA:  Mantap ?!?, FP-KM Salurkan Bantuan Untuk Korban Tsunami Palu

Menurut Bambang, kliennya adalah ahli waris dari Ahmad Rivai Hasan yang mempunyai tanah di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Bandarlampung seluas 15 ribu  meter persegi tersebut. “Tanah itu hasil dari turun menurun kakeknya. Kemudian pada tahun 1994 diatas tanah nomor 1237/W.Lk tanggal 5 Desember 1994 tersebut terbit sertifikat atas nama Amat Ali dan padahal tanah itu tidak pernah beralih.

Saat dicek, ternyata sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN Bandarlampung, dan saat digugat pada tahun 2000 kemudian putus dan inkrah dengan hasil keputusannya menang dan atas dasar keputusan Mahkamah Agung (MA) sertifikat tersebut harus dibatalkan dan dicabut karena tidak sah penerbitannya,” terangnya.

Kemudian, lanjut Bambang, pada tahun 2013 Ahmad Ali menggugat kembali hak ahli waris dan kemudian tidak diterima. Pada tahun 2015, Ahmad Ali menggugat kembali namun bukan ahli waris melainkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara (KPKNL) Lampung karena dia mendapatkan sertifikat itu atas dasar menang lelang.

“Ternyata hasilnya, juga incraht dengan putusannya ditolak dan tidak sah. Kemudian pada 6 Februari 2018, baru munculah penetapan pengadilan untuk eksekusi KPKNL. Intinya ini atas permintaan Amat Ali, makanya Pengadilan Negeri memerintahkan 11 orang penyewa lahan di lokasi tanah tersebut untuk pergi. Intinya saya menyimpulkan, ini sama saja ada indikasi peradilan sesat,” tegas Bambang. (Ricki/Rls)

Editor: Purwadi

Purwadi Ardi (PIMPINAN REDAKSI)