Penyaluran BST Diharapkan Lebih Tepat Sasaran

205

Penyaluran BST Diharapkan Lebih Tepat Sasaran

Inspirasi Post || 10 November 2020

Bangka Belitung – Menindaklanjuti pelemahan perekonomian Indonesia pasca mewabahkan Pandemi Covid 19 diseluruh dunia membuat pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial (Kemsos) Republik Indonesia memberikan program bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BST ini telah disalurkan kepada penerima manfaat yang ditargetkan untuk 9 juta KPM di 33 Provinsi Indonesia.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) penyaluran dana BST ini telah memasuki pada tahap 7 (tujuh), dimana yang menjadi sasaran program ini adalah mulai dari warga miskin hingga warga yang terdampak langsung pandemic Covid-19,

“Bantuan Sosial Tunai ini adalah satu program yang ditujukan untuk memperkuat penanganan pandemi covid-19. Sasarannya adalah orang-orang miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pandemi covid-19, terang Asmat Kepala Kantor Pos Pangkalpinang saat menggelar Talkshow pada salah satu radio di Pangkalpinang.

Narasumber lain yang juga hadir dalam dialog itu adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Rika Komarina, dirinya menjelaskan warga yang berhak menerima BST ini adalah warga yang sudah terdata melalui Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), sehingga penerima BST sudah terverifikasi terlebih dahulu berdasarkan data yang terpusat dari Kementrian Sosial,

“Bansos tidak lepas dari ketersediaan data, nah Bansos ini datanya dari DTKS, kami bekerjasama dengan PT POS saat penyaluran yang didampingi para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kelurahan dan kecamatan”, terang Rika.

Merespon hal itu, Ketua DPD IMM Bangka Belitung Bidang Organisasi Jazzkyanda mengungkapkan perlu adanya singkronisasi data penerima BST agar bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran, Aktivis kepemudaan ini menjelaskan bahwa penyaluran BST kerap kali menjadi masalah, pasalnya ia menilai data yang digunakan untuk penyaluran dana BST hanya berbasis data terpusat, sementara penerima BST yang tidak terdata akibat terdampak pandemic COvid-19 tidak tersentuh oleh BST tersebut,

“bisa kita bayangkan data dari pusat di validasikan beberap bulan yang lalu, sementara berbicara perekonomian dan mobilitas sosial sangat dinamis, akibatnya yang berdampak langsung terhadap Covid-19 tidak merasakan manfaat dari BST ini”, jelasnya.

Oleh karena itu aktivis IMM ini menghimbau agar pihak yang terlibat langsung dalam penyaluran BST ini untuk kembali memvalidasi data penerima BST berdasarkan fakta dan kondisi warga di setiap desa atau kelurahan, sehingga BST ini dapat dirasakan langsung manfaatnya kepada masayarakat yang membutuhkan.

Ia juga mengatakan butuhnya kesadaran dan keaktkifan masyarakat untuk melapor kepada pemerindah desa atau kelurahan apabila dirasa memang berhak mendapatkan bantuan sosial ini, dan juga melaporkan apabila ada warga yang dirasa mampu perekonomiannya untuk diberikan BST tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

Dalam dialog yang bertemakan “penyaluran dan manfaat BST: Semangat Optimisme Ekonomi Indonesia” ini dijelaskan pula metode penyaluran BST yang dilakukan oleh Kantor Pos. Menurut Kepala Kantor Pos Pangkalpinang Azmat Nuzul Pasa ada 4 metode penyaluran BST yang dilakukan oleh Kantor Pos, pertama pihaknya mengarahkan para penerima bansos untuk datang langsung ke Kantor Pos terdekat, kedua melalui komunitas dengan mendekatkan pengambilan bantuan di kelurahan atau gedung balai desa, ketiga yakni dengan mengunjungi langsung rumah warga yang berhak menerima, hanya saja dijelsakan Azmat metode ini biasa digunakan untuk penerima yang menderita cacat atau disabilitas, terakhir Azmat menjelaskan dengan metode rekening melalui giro di android, menurutnya cara ini cukup mudah dengan hanya mengunggah aplikasi di Playstore dan dicairkan tiap bulan ke rekening penerima bantuan.

Dijelaskan kembali oleh Kepala Dinas Sosial Pangkalpinang Rika Komarina, bahwa sejauh ini belum ditemukan kendala dalam penyaluran BST di Kota Pangkalpinang, hal ini lantaran wilayah Kota Pangkalpinang yang cukup strategis dan kategori penerima bantuan sosial di Kota Pangkalpinang mudah diverikasi, misalnya Rika menjelaskan kategori warga miskin di Kota Besar sangat berbeda dengan kategori warga miskin di Kota Pangkalpinang, ia mencotohkan di Kota besar masih ditemui warga yang mempunyai rumah dengan alas tanah, sementara di Kota Pangkalpinang tidak lagi ditemui rumah yang ber Alaskan tanah. Sehingga kategori kemiskinan di Kota Pangkalpinang hanya berdasarkan pendapatan yang minim dari setiap Kepala Keluarga.

Meski demikian, Aktivis IMM Jazzkyanda kembali menyampaikan masukannya terkait efektifitas Bantuan Sosial Tunai ini, menurutnya dengan segala kondisi dan permaslahan saat perdistribusian, dirinya menilai BST ini cukup efektfi dalam membantu perekonomian dan meningkatkan daya beli masayarakat, “apabila kita berbicara jangka pendek tentu ini sangat efektif, namun jika berbicara efektifitas dari sisi pemanfataan BST ini untuk tepat sasaran, tentu perlu dikoreksi berdasarkan data yang telah di inventarisi dan valid”, jelas Ketua IMM Babel ini.

Kepala Kantor POs Pangkalpinang Azmat juga mengaku bahwa memang ditemui kendala serupa dalam proses penditribusian Bantuan Sosial ini, oleh karena itu ia mengaku pihaknya senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik masalah data penerima bantuan maupun berkoordinasi terkait proses penyaluran bantuan yang sampai hingga ke desa-desa.

Diakhir dialog ketiga narasumber menyampaikan harapan dan pesannya terhadap penyaluran Bantuan Sosian TUnai, “kami berharap warga jujur kepada dirinya sendiri apabila sudah menerima bantuan sosial dalam bentuk program apapun”, kata Rika Kepala DInas Sosial Pangkalpinang saat menyampaikan penutupnya. Ia juga berharap pendemi ini segera berakhir dan warga tidak terpancing dengan isu negative mengenai Bantuan Sosial ini. Ia juga mempersilahkan apabika ada warga yang dirasa berhak menerima bantuan ini namun belum terdaftar untuk melaporkan kepada pihak kelurahan maupun pemerintahan desa untuk didaftarkan ulang sebagai penerima bansos.

Kepala Kantor Pos Pangkalpinang Azmat juga menghimbau agar warga yang datang untuk menerima bantuan senantiasa datang tepat waktu dengan menerapkan protkol kesehatan yang ketat serta membawas dokuemen penerima bantuan yang lengkap.

Terakhir Ketua DPD IMM Babel Jazzky juga berharap dengan adanya sosialisasi BST ini warga lebih paham dengan proses dan mekanisme bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Namun Ia menegaskan jangan sampai pendistribusian Bantuan Sosial ini menjadi klaster baru pendemi COvid-19, ia juga menyarankan kepada Dinas SOsial untuk menyiapkan hotline Bantuan Sosial agar masayarakay dapat selalu mencari informasi dan dan melaporkan tentang kondisi bantuan sosial yang masyarakat alami.

Rencananya Bantuan SOsial Tunai akan terus diberikan hingga tahapan Sembilan yang ditargetkan akan selesai hingga awasl BUlan Desember Tahun 2020. (Red-Rik)

BACA JUGA:  Rumah Singgah Impian Walikota Pangkalpinang Dikritik Pemerhati Sosial & Kebijakan Publik