Nah Loo !?!, LSM LEMKIRA Soroti Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilgub Sulsel

614
LSM LEMKIRA SULAWESI SELATAN.

Makasar, Inspirasi Post- Netralitas Aparatur Sipil Negara pada kostelasi Pemilihan Kepala Daerah sangat berpengaruh karena dapat menimbulkan kesenjangan dan kericuhan di akibatkan perbedaan, Hal tersebut memantik LSM LEMKIRA ( Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara ), Sulawesi Selatan Secara tegas mengeluarkan pernyataan dan peringatan kepada segenap Aparatur Sipil Negara beserta satuan kerja lain Penyelenggara Negara , Untuk Bersama Mematuhi Undang – Undang Yang Mengatur tentang Netralitas Itu dan Jangan Main – Main Apalagi ” Kucing – Kucingan ” .

Rizal Noma , Ketua Umum LSM LEMKIRA Sulawesi Selatan , saat di wawancarai oleh Inspirasi Post , Mengatakan ,

berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri 

” Sesuai Edaran Kementerian Dalam Negeri proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan. Apabila pemanggilan tersebut tidak dipenuhi akan dilakukan pemanggilan kedua. Apabila pada tanggal pemeriksaan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Sementara, berdasarkan imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses tersebut dipersingkat”. ” Urainya.

Untuk di ketahui, Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri.

” Maka Sangksi nya adalah ASN akan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar. “Jadi prosesnya tidak panjang seperti PP Nomor 53 tahun 2010. Lisan dulu, tertulis dua kali, ya kepanjangan. Jika ASN terbukti melanggar netralitas, sidang selesai, kemudian diberhentikan sementara,ini berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri, Jadi Jangan Sampai ASN menganggap remeh ini ” Tegasnya.

BACA JUGA:  WOW, Indonesia Segera Miliki Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Sejauh ini LSM LEMKIRA Intens Pada Pergerakan Yang Bersifat  Control Sosial dan mempunyai misi perjuangan mewujudkan suatu Tatakelola Pemerintahan yang bersih dari Unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Berpihak Kepada Rakyat Kecil Dalam Membuat Program Kerja dan Pembangunan, Artinya Momentum Pemilihan Kepala Daerah / Gubernur Ini Adalah Tonggak Awal Untuk Menentukan Arah Propinsi Ini. Maka Harus di Awali dari Pemilihan Umum Yang Bersih, Jujur dan Berwibawa.

” Jika Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah / Gubernur ini sudah di kotori , maka sudah barang tentu dari sini kita sudah mencetak Pemimpin yang salah maka akan jauh dari harapan mewujudkan Cita Cita Bersama Itu “.

Jadi Kami LSM LEMKIRA Sulawesi Selatan meminta secara tegas kepada seluruh ASN untuk menjaga Netralitas nya tanpa terkecuali, dan kami memberikan dukungan kepada Bawaslu / Panwaslu untuk berani ” Bertaring ” tanpa tebang memilih sikat semua , jika ada temuan tentang p0elanggaran Pilkada , Apalagi mengenai Netralitas ASN ini, Kami LSM LEMKARI siap menjadi mitra untuk membantu kinerja Bawaslu dan jika tim kami menemukan pelanggaran ini maka akan langsung kami Laporkan ” Tegas nya dengan Nada ber Api api.

( Yudha Saputra / Red )

Rizal Noma, Ketua Umum LSM LEMKIRA Sulawesi Selatan.