Nah Lhoo !?!, KIP Propinsi Lampung Sarankan Langkah Hukum Sesuai UU yg Berlaku Kepada DPRD Kota Metro

938
Ilustrasi Foto Courtesy " Antara "

Kota Metro, Inspirasi Post

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar hukum untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang bersih ( Clean Governance , red ). Hal tersebut menjadi suatu ” Barang Mahal ” di DPRD Kota Metro, Pasalnya Anggota DPRD dan Elemen Masyarakat sangat suli mendapatkan Hak Informasi serta terkesan tertutup, Melihat Kondisi tersebut KIP ( Komisi Informasi Publik ) Propinsi turut menyoroti dan memberikan saran atas problematika tersebut.

DR.As’ad Muzzamil,S hum,MH ( Wakil Ketua KIP Prop Lampung )

DR.As’ad Muzzammil,S.Hum,MH, Wakil Ketua KIP ( Komisi Informasi Publik ) Propinsi Lampung saat memberikan keterangan kepada Inspirasi Post melalui jejaring sosial , mengatakan,

Ajukan Permohonan Informasi kepad badan publik yang bersangkutan ( Sekretariat DPRD Kota Metro ), disertai alasan dan tujuannya .

” Jika dalam 10 plus 7 hari tidak direspon , pemohon berhak mengajukan keberatan ” urai pria yang aktiv memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan Informasi ini.

lebih lanjut muzzamil menambahkan,

” Jika dalam kurun waktu tersebut tidak juga mendapat respon yang baik , silahkan ajukan gugatan sengketa informasi , pada prinsip nya semua Informasi Wajib diberikan kepada Publik , kecuali yang telah ditentukan ” tegasnya.

transkrip informasi KIP kepada Inspirasi Post

disi lain , Alizar , Anggota DPRD Kota Metro dari Partai Nasdem , secara spesial meberikan keterangan kepada Inspirasi Post , 

Alizar , Anggota DPRD ( Partai Nasdem ) Kota Metro.

Bagaimana saya mau tau tentang Hak dan hasil knerja DPRD maupun Eksekutiv , untuk melihat parameter capaian nya , karena hampir 4 tahun ini dari dokumen DPA dll itu samsekali tidak diberikan , ini apa maksudnya ” Tegas Politisi yang terkenal kritis ini.

Edi Jatmiko,SE , Koordinator ” Jaringan Partisipatif “.

Hal senada juga di ucapkan oleh , Edi Jatmiko, SE , Koordinator Aliansi ” Jaringan Partisipativ “, kepada Inspirasi Post, menuturkan,

” Ada apa ini mengapa hanya sebuah Dokumen sekelas DPA saja bisa di tutupi , apalagi sampai dengan angka hampir menyetuh tahun ke 4 ini jelas ada yang tidak beres, ini harus di tuntaskan agar tidak menimbulkan preseden Buruk dari masyarakat kepada jajaran pemegang tampuk kepempinan kota metro saat ini”

” Dalam waktu dekat kami akan mengirim kan surat permohonan pengajuan permintaan informasi kepada pihak Sekretariat DPRD Kota Metro dan kami siap mengajukan ke jenjang hukum yang lebih tinggi , apabila ada indikasi korupsi ini kami serahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib , tetap akan kami kawal hingga tuntas ” tegas aktivis muda yang sedang melanjutkan program pendidikan magister nya ini.

sampai berita ini diturunkan, pihak Sekretariat dewan, yng dihubungi melalui nomor 08218079xxx tidak memberikan tanggapan , bahkan ketika tim Inspirasi Post ingin melakukan wawancara terkait hal ini di kantor DPRD Kota Metro selalu tidak ada di kantor nya. ( Sampoerna/ Red / Yudha Saputra )

BACA JUGA:  Asintel Kajati Bangka Belitung 'Tegaskan' Tak Ada Wartawan Institusi Kejaksaan