” Money Politik Merusak Alam Demokrasi Desa “

821
Ilustrassi demo politik Uang

Opini

Oleh : Edi Jatmiko,SE ( Calon Mahasiswa Pasca Sarjana & Koordinator ” Jaringan Partisipatif ).

Edi Jatmiko,SE , Koordinator ” Jaringan Partisipatif ” & Calon Mahasiswa Pasca Sarjana.

 

Indonesia merupakan negara tersusun atas kepulan dengan keberagaman suku yang menjadi karater bangsa kita dengan ikatan pancasila sebagai negara kepuluan tentunya tersusun atas jumlah ribuan desa menurut data kemendagri jumlah desa yang ada di indonesia berjumalah 8.300 desa pada tahun 2015 tentunya pada tahun 2018 semakin bertambah banyak, hal ini menunjukan bahwa kehidupan masyarakat indonesia jika diakumulasi secara makro sesunguhnya ditopang oleh kehidupan di desa.

Pada setiap tahun tertentu pemerintah akan mengadakan pesta demokrasi dimana sudah menjadi hak setiap warga untuk memilih calon pemimpin mereka sebagai wujud nilai demokrasi. Berbicara demokrasi sesunguhnya berbicara tentang relasi rakyat dengan penguasa dalam demokrasi desa merupakan upaya pendifinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit. Menurut bung Hatta demokrasi sesunguhnya berada di Desa, krena sebelum republik berdiri desa sudah terlebih dahulu berdiri jauh sebelum republik terbentuk desa telah menerapkan nilai-nilai demokrasi mulai dari Musayawarah mufakat sampai dengan sikap kolektivisme. Dalam desa terdiri dari berbagai beragam kelompok mulai dari kaum miskin, difabel, kelompok perempuan dan lain-lain semuanya wajib terwakili dalam tiap-tiap musyawarah desa.

Menurut Wikipedia politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjakankan haknya hanya dengan cara tertentu pada saat pilihan umum. Pembelian bias dilakukan dengan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

Hal ini umunya dilakukan oleh simapatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang pemilihan umum. Dalam praktik politik uang bias berbentuk uang, beras, minyak sembako dan lain sebagainya dengan tujuan menarik simpati masa agar mereka memberikan suara kepada partai yang bersangkutan. Terkait saat pemilu di desa sering rawan dengan politik uang, korupsi disini KPU dituntut untuk menjalankan peran mereka untuk mensosialiasasikan dan mengedukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik serta mengenali calon pemimpin mereka berikutnya tidak kalah pentingnya adalah peran kepala desa harus menjadi garda terdepan, kades terlibat mulai pendataan hingga penetapan pemilih tetap (DPT) untuk terus, mensosialisasikan kepada warga agar selalu berpartisi pasi dalam setiap pemilu sebagai wujud berdemokrasi.

Menurut ketua bawaslu RI, Abhan, ”

BACA JUGA:  Himpun Masukan, UKP PBM RI-Malaysia Bertemu Forkopimda Kalbar

orang yang terlibat politik uang terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Aturan tersebut dikatakannya termaktub dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 sebagaimana perubahan undang-undang nomor 10 (UU 10/2016), tegas aturannya bahwa member dan menerima sama-sama bisa dihukum”.ujarnya.

Pemilu di desa merupakan gambaran umum bentuk pemilu yang ada di kota-kota besar bahwa sebenarnya pemilu merupakan suatu hak dan partisipasi masyarakat dari tingkat desa sampai dengan tingkat kota, juga sebagai penghubung antara infrastruktur politik atau kehidupan politik dilingkungan masyarakat desa dengan supra truktur politik atau kehidupan politik dilingkungan pemerintah sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. Meski kita lihat pemilu yang ada di desa belum dapat berjalan dengan baik dengan bukti adanya politik uang di setiap pemilu ini menjadi tugas kita bersma untuk bersma-sma mewujudnya peran kita di masyarakat, bagi pemerintah hendaknya merumuskan kebijakan mengenai pemilu denga sebaik-baiknya, menyeleseksi jumlah partai dengan ketat, melakukan sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat. Bagi partai politik, hendaknay memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik masyarakat dan memberikan teladan kepada partai-partai lain untuk tidak melakukan praktek money politic kepada masyarakat .

supaya tidak mau menerima praktek money politic yang dilakukan oleh partai politik, agar tidak menyesal kedepannya dan tidak golput dalam pemilihan dan juga harus peka terhadap partai politik untuk terus belajar dan memahami dari masing-masing partai yang turun disetiap-tiap pemilu agar tidak mudah terkena rayuan janji-janji yang mengilusi. Berikutnya tidak kalah pentingnya disini ada peran mahasiswa sebagai control social,seharusnya mahasiswa lebih peduli terhadap informasi terkait dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan pemikiran actual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat menularkan pemilu yang didapat kepada orang-orang yang disekitarnya khususnya di desa yang belum mengerti tantang pemilu.

( Rls / Red / Yudha Saputra )