Menuai Protes !! Uang Siltap Kakam dan Perangkatnya Belum Dibayar

819
Ketua APDESI Kecamatan Trimurjo, Muhtar CS saat berikan keterangan kepada wartawan terkait belum menerima dana silpa.

TRIMURJO, Inspirasi Post – Terkait belum dibayarnya uang honor atau sering disebut penghasilan tetap (siltap), di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), kini menjadi ramai diperbincangkan dan menuai protes.

Perbincangan hangat tersebut, pada akhirnya menjadi keluhan dan tanda tanya besar. Pasalnya, sudah empat bulan (masuk lima bulan-red), sejak Januari sampai April 2018, dan sekarang memasuki bulan Mei, namun uang siltap tak kunjung dibayar.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Trimurjo, Muhtar CS membenarkan belum menerima uang siltap tersebut. Makanya tak heran, di antara kami saling menanyakan kapan siltap cair dan kami selalu menunggu,” kata Muhtar kepada Inspirasi Post, Kamis (19/4/2018) di selah kegiatannya.

Ketua APDESI Kecamatan Trimurjo, Muhtar CS.

Lebih lanjut Kepala Kampung (Kakam) Pujodadi Muhtar menambahkan, mengenai siltap sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kampung dan Perangkat Desa/Kampung menyebutkan, bahwa Kakam/Kades dan perangkatnya berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan.

Namun, lanjut Muhtar, pada kenyataannya uang siltap yang notabene hak Kakam dan perangkatnya tidak dibayarkan sebagaimana aturan dalam undang-undang tersebut. “Buktinya di Kabupaten Lampung Tengah, hingga saat ini (empat bulan-red) uang siltap itu belum dibayar juga,” jelasnya.

Plt. Bupati Lamteng Loekman Djoyosumarto, sebagai Kepala di Daerah harus lebih kooperatif untuk memperhatikan kesejahteraan kepada perangkatnya. Bupati lebih tahu, tentang perundang-undangan atau aturan tersebut, dan bila tidak patuh pada aturan, itu artinya Bupati telah mengangkangi payung hukum.

Muhtar menambahkan, siltap itu bersumber dari Aggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kemudian realisasinya berdasarkan perbup atau perwal. Dari situ, untuk aparat Kampung/Desa beserta perangkat lainnya pos anggarannya ada pada Alokasi Dana Desa (ADD).

“Jadi pembayaran siltap itu tidak boleh terlambat, apalagi sengaja ditunda-tunda. Sebab keterlambatan itu bukan tidak mustahil akan berdampak pada kinerja aparatur Kampung sebagai pelayanan publik menjadi terhambat pula,” tegas Muhtar. (Red)

BACA JUGA:  Hj.Putri Ernawati 'Berjuang' Memperkenalkan Potensi Kabupaten Lampung Timur Melalui 'Festival Budaya' di Jakarta

Editor: Purwadi

Purwadi Ardi (PIMPINAN REDAKSI)