Matta Institute Tolak Keras Revisi UU MD3, Kebebasan Pers dan Ormas Terancam

468

METRO, Inspirasi Post – Masyarakat Transparan  Institute (Matta – Institute) Kota Metro, menolak keras rencana pemberlakuan revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Pasalnya, dengan revisi MD3 itu kebebasan Pers dan Organisasi Kemasyaratan (Ormas) terancam.

Direktur Executif Matta Institute, Yudha Saputra menegaskan, penolakan terhadap revisi UU MD3 ini dinilai sebagai langkah mundur dalam perkembangan pemerintahan sebagai suatu bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. “Oleh karena itu, menganggap bahwa pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan yang anti kritik. Dengan adanya UU MD3 yang baru di revisi, ini tidak pro terhadap rakyat,” tegas Yudha Saputra kepada Inspirasi Post, Rabu (7/3/2018).

Direktur Executif Matta Institute, Yudha Saputra

Lebih lanjut Yudha Saputra mengatakan, rencana pemberlakuan reivisi UU MD3 serta Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP) ini dianggap rawan mempidanakan para jurnalis dan aktivis. Bunyi UU MD3 Pasal 122 yang menyatakan “Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR” juga dianggap menghambat kebebasan pers.

Yudha Saputra mempertanyakan, apakah dengan direvisinya UU MD3 semua wakil rakyat alergi terhadap kritikan. Lalu siapa yang siap dan pantas untuk dikritik ketika terjadi kesalahan. Bukankah kita selaku rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, lalu jika menyampaikan pendapatpun dilarang bahkan dipidanakan bagaimana kita bisa menyuarakan bahkan menuntut wakil rakyat yang melakukan penyelewengan,” jelas aktivis muda tersebut.

Masih di katakan Yudha Saputra, keduanya (MD3 dan RKUHP, red) rawan memidanakan para jurnalis dan aktivis pro demokrasi. “RKUHP ini terkesan mengabaikan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demokrasi kian mundur dan suram di negeri ini. Adapun isi dari pasal 73, terang Yudha, DPR akan menggunakan kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan melakukan penyanderaan selama 30 hari.

BACA JUGA:  Kajati Babel Pimpin Sertijab Tiga Pejabat Jaksa Di Babel

Sementara itu, pasal 122 huruf (k), mengatur tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. “Sedangkan pada pasal 245 dicantumkan hak imunitas anggota DPR, didalam pasal itu diatur anggota DPR yang bermasalah hukum tidak bisa dipanggil oleh penegak hukum. Dan penegak hukum harus meminta ijin ke MKD dan Presiden RI,” tegas Yudha.

Editor: (Purwadi /Red)

Purwadi Ardi (Pimpinan Redaksi)