Matta Institute : Hasil Produk Peraturan Daerah Kota Metro ” Perlu di Pertanyakan “, Gugatan Judicial Review Ke Mahkamah Agung Merupakan Bukti

500
Edi Jatmiko,SE , Direktur Eksekutive " MATTA Institute " Kota Metro.

Kota Metro , Inspirasi Post-

Produk Hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Metro yang saat ini sedang mengalami ” Terpaan Ujian “, Pasalnya salah satu Perda yaitu Perda no 9 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum , Keindahan serta kebersihan yang di keluarkan oleh Pemerintah bersama Pihak DPRD Kota Metro tengah di uji keabsahaan nya oleh Akademisi dan Praktisi Hukum level Nasional yang memang mempunyai kompeten di bidang ini , Hal tersebut memantik sejumlah Aktivis yang tergabung pada Organisasi MATTA Institute , meminta secara tegas kepada pihak terkait untuk mencabut bahkan mengkaji ulang Perda tersebut serta beberapa Perda lain yang disinyalir puluhan jumlah nya di duga tidak memenuhi kualifikasi dalm perumusan maupun sisi akademik maupun naskah ilmiah nya.

DR.Chan , Edy . R. Harwanto , SH , MH saat memberikan Informasi tentang gugatan dan materi lain disela sela discuss dengan beberapa Aktivis dan Mahasiswa di Ellfintha Cafe , senen 08 / 10 , kemarin.

Edy Jatmiko , SE , Direktur Eksekutiv MATTA Institute Kota Metro saat di mintai pendapatnya oleh Inspirasi Post , melalui telpon selular mya , mengatakan ,

” Kami akan ikut mengawal serta memonitoring terus Judicial review yang dilakukan oleh rekan Edy Law ( sapaan Akrab Edy .R . Harwanto , SH , MH ), yang saat ini telah mendaftarkan kasus tersebut , dan kami akan mengajak semua elemen Aktivis untuk bersama membuka ” Tabir Gelap ” ini , apabila semua terbukti dan Pihak terkait dalam hal ini yang mensyahkan Perda tersebut untuk melakukan rapat paripurna mencabut Perda tersebut ( Perda no 09 tahun 2017 , red ).

Penasehat Hukum DPP LBH ” Forum Bela Negara ” , DR.Chan , Edy .R.Harwanto , SH , MH.

MATTA Institute juga akan mendorong dan memberikan support kepada Bung Edy Law untuk memberikan edukasi massal tentang beberapa standarisasi serta kajian ilmiah tentang perencanaan / perumusan hinga menghasilkan Peraturan Daerah yang memenuhi standarisasi yang sesuai dengan Aturan yang berlaku , karena dalam setiap kegiatan tersebut memakai Anggaran Negara dan Harus di pertanggung Jawabkan serta hal lain yang bersifat Hukum ” tegas aktivis Muda yang tengah melanjutkan program Magister nya ini.

BACA JUGA:  Kondisi Keuangan ' Sedang Sakit ', 1000 Lampu Hibah di Lampung Utara Tak Terealisasi
MATTA Institute

Untuk diketahui, salah satu Perda yang tengah memasuki Uji Materi atau Judicial Review di Mahkamah Agung adalah Perda no 09 tahun 2017 tertanggal 25 september 2018 lalu, dan hasil penelusuran Matta Institute ada Puluhan Perda lagi yang di ragukan .

( Yudha Saputra )