Mantap !! , KPK Bidik Beberapa Propinsi

527
Febri Diansyah Saat Memberikan Informasi Kepada Pers

 Jakarta ,Inspirasi Post–

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pantau langsung di 10 Propinsi untuk pencegahan tindakan korupsi. Pasalnya, kepala daerah kian marak terjadi, baik yang tertangkap tangan oleh KPK, maupun yang terungkap dari kasus sebelumnya.

Pantauan di sepuluh Provinsi baru yang disasar KPK, yaitu Propinsi Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka-Belitung, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK akan memulai rapat koordinasi itu di 3 Provinsi, yaitu Bangka-Belitung, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta. Untuk 7 daerah lainnya, menyusul bulan berikutnya. Hal itu sesuai dengan surat tertanggal 5 Februari 2018 pada seluruh Kabupaten/Kota di 10 Provinsi tersebut. Selanjutnya, untuk 7 daerah lain diagendakan Maret (Jatim, Kalbar dan Sulteng), dan April (Sumsel, Kalimantan Utara, Sulbar dan Lampung),” kata Febri Diansyah kepada awak media kemarin.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat berikan keterangan pers.

Lanjut Febri Diansyah menambahkan, KPK pun memperingatkan jangan sampai kepala daerah bersikap setengah-setengah, apalagi berpura-pura untuk menggenapi acara seremonial belaka. Sebab, KPK sudah berkali-kali memproses kepala daerah yang ikut dalam acara pencegahan korupsi. Hal itu disebabkan karena kepala daerah dan pihak-pihak yang diajak kerjasama tidak sungguh-sungguh.

Kami datang ke daerah dengan kesadaran, bahwa KPK harus hadir di daerah-daerah di Indonesia. Peran pemimpin daerah dan masyarakat untuk mengawal upaya pencegahan ini sangat dibutuhkan. Kami harap, seluruh pimpinan daerah serius dan melaksanakan program pencegahan ini dengan itikad baik. Karena pencegahan korupsi hanya akan berhasil jika dilakukan sepenuh hati,” tegasnya.

Masih di katakan Febri Diansyah, ada 9 hal yang akan dibahas di dalam rakor tersebut, yaitu soal pengelolaan APBD (e-planning dan e-budgeting), pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Dana Desa, serta manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Diantaranya, yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ada pula bahasan soal barang milik daerah, pendapatan, dan sektor strategis SDA, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” tutupnya.
( Purwadi / Red )

BACA JUGA:  Parosil Mabsus " Totalitas " Menangkan PDIP Lampung Barat, Hingga Hantarkan Kader Terbaik Menuju Senayan