Ormas GMPK Lampung Utara ‘ Tuding ‘ SPJ Honorarium Panwascam 2018 ‘ Diduga Bodong ‘

157
Lampung Utara- Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Lampung Utara, meminta Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk dapat menyikapi atas keluhan dari sejumlah Staf melekat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten setempat.
Diketahui pasca Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, yang telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018 lalu.
Koordinator Humas GMPK Kab. Lampung Utara, Adi Rasyid mengatakan bahwa hal itu diketahui terkait adanya keluhan dari sejumlah staf melekat Panwascam Se-Lampung Utara, dari pemberitaan di Media Sosial.
“Atas nama GMPK Kab.Lampung Utara, saya mengimbau agar aparat penegak hukum dapat menyikapi secara khusus serta melakukan pendalaman atas adanya keluhan yang disampaikan perwakilan dari sejumlah 69 staf melekat Panwascam se-Lampura pasca Pilkada Serentak 2018 lalu,” harap Adi Rasyid, Sabtu (17/8/2019).
Menurutnya, dalam mengatasi persoalan ini, pihak-pihak terkait wajib menyampaikan Klarifikasi secara terbuka dan terang-terangan kepada publik, karena dalam hal ini, ada dugaan praktik tindak pidana Korupsi.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi dalam mengurai persoalan tersebut. GMPK Kab.Lampung Utara merasa, ada kemungkinan keterlibatan tiga Komisioner Panwaslu, sehingga Kepala Sekretariat (Kasek) Indra Dharmawan, hingga saat ini belum memberikan honorarium 69 orang staf melekat Panwascam pasca Pilkada Serentak 2018 lalu,” ungkapnya.
“Keluhan perwakilan 69 orang staf melekat Panwascam se-Lampung Utara, harus disikapi dengan serius dan diambil langkah tegas. Meski dana tersebut dikembalikan, proses hukum harus tetap berlanjut,” tegas Adi Rasyid.
Selain itu, esensi dari keluhan 69 staf melekat Panwascam se-Lampung Utara, terkait belum dibayarkannya honorarium terakhir yang wajib diterima sejumlah Rp.1.250.000 perorang. Ini yang harus diusut tuntas, dan meminta penjelasan dari Kasek yang dimaksud.
“Kami dari GMPK akan memberikan pendampingan khusus, termasuk apabila 69 staf melekat Panwascam se-Lampung Utara, tersebut ingin melakukan aksi unjuk rasa guna memperjuangkan haknya, maka GMPK Kab.Lampung Utara akan mendukung dan turut serta dalam aksi tersebut,” jelasnya.
Dalam hal ini, GMPK mengimbau kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri untuk meninjau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang terindikasi ‘bodong’ alias palsu.
Ditempat erpisah, Kepala Sekretariat (Kasek) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Utara, Diantara, menyampaikan, terkait adanya persoalan dan keluhan tersebut telah disampaikannya kepada mantan Kasek Panwaslu Kab. Lampung Utara, Indra Dharmawan.
“Mengenai masalah itu, saya sudah konfirmasi ke Indra. Saat ini, dirinya sedang mpersiapkan sanggahan atas berita yang telah tersebar kemarin,” terang Diantara.
( Red / Dha / Riki )
BACA JUGA:  Masyarakat Penerima PKH Keluhkan ' Jadwal Molor ' Pencairan Bantuan