LBH Karang Taruna Provinsi Lampung Beri Bantuan Hukum Gratis

1676

BANDAR LAMPUNG – Lembaga Kosultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Karang Taruna Provinsi Lampung.akan memperioritaskan layanan gratis kepada warga yang kurang mampu secara financial dalam semua sisi dan aspek hukum dalam pendampingan kepada masyarakat yang tertimpa masalah pidana.

Direktur LKBH Karang Taruna Prov Lampung SATRIA MUDA SEPULAU RAYA mengungkapkan untuk tahun 2017 ini pihaknya akan membantu dan mengawal proses hukum bagi warga tidak mampu yang kurang bisa mendapatkan akses hukum yang layak, karena terkendala biaya dan keterbatasan.

Senada dengan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Hi DENDI RHAMADONA S.T . bahwa bantuan hukum menjadi prioritas organisasi yang dipimpinnya.Lembaga ini akan menyediakan penasihat hukum serta para praktisi untuk membantu warga dalam pendampingan masalah hukum.

Dendi menilai,banyak ketidak adilan menimpa masyarakat kecil yang awam akan permasalahan hukum. Dengan tidak adanya penasihat hukum yang mendampingi,tak jarang mereka mendapat ganjaran atau hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Ditambahkan juga oleh sekertaris umum KARANG TARUNA Provinsi Lampung RICKY AUGUSTA SE.MM. kota metro adalah kota yang pertama akan mejadi pilot projek ,karena kota metro adalah kota pendidikan yang dimana pemuda dan pemudi kota metro harus menjadi bagian dari program tersebut dimana belum semua pemuda tau akan kesadaran hukum. Dan pemuda harus ikut berkontribusi dalam pembangunan kota metro. dan di aminkan Oleh Ketua Karang Taruna Kota metro WELLY ADIWANTRA SSTP. dari segi pendidikan hukum dan kemajuan dalam hal yang laiinnya, bahwa karang taruna harus menjadi motor penggerak semua pemuda dari tingkat provinsi sampai kabupaten,hingga desa.

Saat ini tahun 2017 difokuskan terhadap permasalahan pidana,yang dimana banyak sekali kekerasan terhadap anak dan perempuan dan hukum yang menyangkut masalah lingkungan dan pendidikan, LKBH KARANG TARUNA PROVINSI LAMPUNG ditahun 2018 akan Road show kepada penegak-penegak hukum yang yaitu POLRI, KEJAKSAAN, DAN PENGADILAN untuk berkordinasi dan bekerja sama dalam penegakan hukum di indonesia,khususnya di Provinsi Lampung. (rls/ dha )

BACA JUGA:  RSAL Surabaya Ambruk, Andi Hudiono Mendekap dan Lindungi Ayahnya Dari Reruntuhan Atap