KPW PRD Jawa Barat ‘ Lawan ‘ Stigma Neo PKI, Serta Mengecam ‘ Kegagalan ‘ Aparatus Negara Indonesia

154

Bandung- Secara terbuka Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP – PRD) telah mengeluarkan Pernyataan Sikap dan Klarifikasi terbuka kepada publik atas terjadinya gangguan – gangguan yang dianggap sebuah kejanggalan dilakukan aparat keamanan dan pihak – pihak lainnya dengan menurunkan bendera – bendera yang dipasang sepanjang jalan raya dan pembubaran paksa diskusi.

Hal itu terjadi pada prosesi ‘ Dirgahayu Ke 23 PRD ‘ yang tepat pada tanggal 22 Juli 2019 lalu.

Beberapa daerah itu adalah Jakarta,Tuban,kendari, Malang dan Surabaya.

Untuk diketahui , PRD pada tanggal 22 Juli 2019 secara nasiona dan serentak l menggelar Peringatan Hari Lahir Ke-23 Tahun PRD dengan tema “Ini jalan kita ke depan: Bangun persatuan nasional, Wujudkan kesejahteraan sosial, Menangkan Pancasila” .

Namun diberapa daerah terpaksa harus berurusan dengan kelompok-kelompok yang tidak ingin PRD eksis kembali, dengan melakukan tindakan – tindakan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut, berupa penurunan bendera di Jakarta dan Tuban, pelarangan kegiatan diskusi di Kendari, dan pembubaran paksa di Malang dan Surabaya.

Melihat realita yang terjadi seperti ini, itu sangat mencederai alam demokrasi di Indonesia yang sudah berangsur membaik.

Wendy Hartono, Aktivis Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW – PRD) Jawa Barat , secara tegas mengatakan, ‘ Kami Mengecam aparatus negara yang telah gagal memberikan jaminan keamanan dan melindungi kegiatan damai dan demokratis dari PRD.’

” Berdasarkan analisa dan investigasi kami Ada indikasi di beberapa daerah aparat negara justru tunduk atau ambil bagian dalam tindakan yang melanggar kaidah dasar berbangsa dan bernegara dengan berbagai tindakan sebagaimana telah dijelaskan di atas ” Tegas dia.

Menambahkan, “Tindakan – tindakan Aparat negara dan pihak – pihak lain yang ikut terlibat melakukan gangguan – gangguan tersebut, pada saat PRD memperingati hari lahir ke-(23) 22 juli 2019 merupakan sebuah penghianatan terhadap konstitusi Negara, serta kemunduran bagi demokrasi. karena, UUD 1945 , Passal 28 telah mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul pun UUD Nomor 9 tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum bagi setiap rakyat Indonesia.” Jelas wendy.

Seperti diketahui Tahun 1999 PRD menjadi peserta pemilu paska kejatuhan kediktatoran rezim Suharto dan tercatat sebagai partai legal di Kementrian Hukum dan Ham tentang keputusan mentri dan kehakiman Reppublik Indonesia Nomor : M.UM.06.08/164 tanggal 24 februari tahun 1999 pendaftaran dan pengesahan partai politik.

Selama ini PRD sering menyelenggarakan kegiatan politik terbuka seperti diskusi, seminar dan lain sejenisnya dengan melibatkan berbagai pihak. “Tetapi tidak pernah menghadapi gangguan seperti pada tanggal 22 Juli 2019 kemarin,pada hari peringatan Ke-23 Tahun PRD yang sedang gencar – gencarnya mengkampanyekan Pancasila membumi di tanahair sebagaimana Pemerintah saat ini juga mengkampanyekan Pancasila secara besaran – besaran untuk menyatukan rakyat yang sedang terbelah menurut mereka.

BACA JUGA:  Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji Yang Wafat Bisa Langsung Diganti Oleh Keluarganya

Saat ini PRD mengambil ruang perjuangan dan fokus meniti jalan untuk ikut andil dalam rangka membumikan Pancasila dalam keseharian hidup berbangsa, dihari ulang tahun kami yang ke -23 mendapat tuduhan yang tidak masuk akal, menghakimi PRD sebagai organisasi terlarang adalah sesuatu yang mengada-ada, bukankah PRD adalah sebuah badan organisasi yang legal diakui Negara?. Apalagi ditambah dengan tuduhan Neo-komunis, sungguh fitnah yang tidak berdasar!

KPW PRD Jawa Barat menyikapi kejadian – kejadian tersebut, Pemerintah saat ini telah gagal mempraktekan Pancasila dalam kehidupan sehari – hari . Pancasila telah dikalahkan oleh tindakan – tindakan intoleransi, Pancasila dikalahkan oleh tidak mampunya negara dalam memberikan rasa aman terhadap warganya. Ditambah lagi sejak lama Pancasila juga sudah dikalahkan oleh liberalisme/Neo liberalisme. Lengkaplah sudah keruntuhan Pancasila dalam praktek yang dilakukan pengelola Negara saat ini.

( Yudha Saputra )