KPK Monitoring, Pemberantasan Korupsi di Eksekutif dan Legislatif Kota Metro

693
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi di OR DPRD Metro, Kamis (12/4/2018).

Kota Metro, Inspirasi Post – Dalam upaya mencegah dan memberantas praktik korupsi, khususnya di jajaran DPRD dan
Pemerintah Kota Metro, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan kerja di OR DPRD Metro, Kamis (12/4/2018) siang.

Pasalnya, kunjungan tim KPK RI tersebut sebagai bagian dari kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Hal itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua tim kerja koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Aldiansyah mengungkapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam tata laksana pemerintah di daerah harus dilakukan dengan perbaikan mulai dari hulu hingga hilir yang artinya, bukan hanya dilihat saat pemberian uang suap, melainkan juga dari penyebab dan celah pemberian suap tersebut, ungkap Coki sapaan akrab Adlinsyah, Kamis (12/4/2018).

Untuk mencegah korupsi di DPRD dan Pemerintah Kota Metro, kata Coki, perlu perbaikan tata kelola Pemerintahan sebagai upaya pencegahan paling efektif dengan cara mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Langkah utama, kita harus fokus ke beberapa hal yang dianggap celah rawan korupsi. Seperti, pengadaan barang dan jasa, perizinan satu atap, memperbaiki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang di dalamnya ada e-planning sampai e-budgeting,” jelasnya.

Lebih lanjut Coki menegaskan, pencegahan korupsi dititik beratkan pada perbaikan penerapan, pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), APBD berbasis elektronik (e-budgeting) dan efektivitas APIP. “Program ini harus wajib dibenarkan dan diterapkan,” tutup Coki.

Ketua DPRD Metro, Anna Morinda menyambut positif kunjungan tim KPK RI

Terpisah, Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda SE mengatakan, pihaknya menyambut positif kegiatan tersebut. Politisi Partai PDIP itu berharap, sosialisasi tersebut meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi dalam rangka menciptakan integritas, pelaporan atas kekayaan dan kepemilikan barang, dan mendorong peningkatan kesadaran penolakan gratifikasi,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2018 Kota Metro, Siap Bagi Hadiah Bagi Wajib Pajak

Anna Morinda menambahkan, dengan diadakannya sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman kepada pejabat Pemerintahan dan DPRD Kota Metro mengenai praktek gratifikasi, suap, pungutan liar, dan KKN.

“Sehingga, pejabat pemerintah bisa bekerja secara sehat dan menghindari segala kegiatan yang tidak baik serta dapat mengganggu seluruh aktifitas khususnya di pemerintahan Kota Metro,” tutupnya. (Sam/Red)

Editor: Purwadi

Purwadi Ardi (PIMPINAN REDAKSI)