KPK Masih Periksa Anggota DPR RI dan 8 Orang yang Kena OTT

470
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat berikan keterangan kepada wartawan, terkait OTT Anggota DPR RI dan 8 orang lainnya.

JAKARTA, Inspirasi Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (4/5/2018) malam. Pasalnya, dari sembilan orang yang terjaring, satu orang diantaranya, yakni anggota DPR RI.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, sembilan orang ini ditangkap di Jakarta dan kami melakukan pemeriksaan secara intensif. Menurutnya, pihaknya harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

“Tentu kita harus lakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Kita punya waktu paling lama 24 jam, untuk melakukan proses pemeriksaan. Selain anggota DPR RI dari Partai Demokrat Amin Santoso, Febri mengatakan ada juga pihak swasta yang terjaring dalam OTT tersebut,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Tempat terpisah, Kementerian Keuangan merespons kasus suap yang melibatkan salah satu oknum pejabatnya, Yaya Purnomo, dengan kembali meneliti seluruh proses terhadap APBN 2018. Yaya merupakan, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

“Menteri Keuangan telah menginstruksikan, kepada seluruh jajaran eselon I untuk meneliti kembali seluruh proses penyusunan dan pembahasan anggaran,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.

Lebih lanjut Nufransa menambahkan, arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk kembali meninjau seluruh aspek penyelenggaraan anggaran adalah untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Tinjauan itu, akan menyasar seluruh lapisan jajaran, mulai dari tataran pejabat hingga staf.

Adapun secara tugas dan fungsi, menurut Nufransa, Yaya tidak memiliki kewenangan mengalokasikan anggaran transfer kepada daerah atau menilai usulan anggaran dari daerah. Namun, dari kasus yang diungkap KPK melalui OTT pada Jumat (4/5/2018), nampak ada ikhtiar dari Yaya untuk melakukan makelar pengurusan APBN. “Terkait hal itu, Kemenkeu pun membebastugaskan Yaya dari jabatannya guna memperlancar proses hukum yang dilakukan KPK,” jelasnya. (Ant/Red)

BACA JUGA:  Hello world!

Editor: Purwadi

Purwadi Ardi (PIMPINAN REDAKSI)