KPI , Pengaturan Soal Kepemilikan dan Pemanfaatan Frekuensi Harus Jelas dalam UU Penyiaran Baru

370
Jakarta , Inspirasi Post – KPI ( Komisi Penyiaran Pusat ) Pusat mengusulkan Undang-undang Penyiaran yang baru mengatur secara tegas pasal soal kepemilikan lembaga penyiaran dan pemanfaatan frekuensi milik publik oleh lembaga penyiaran. Penegasan itu diperlukan untuk menghapus adanya praktek monopoli atau kepemilikan tunggal serta penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
aturan soal kepemilikan lembaga penyiaran dapat mengadopsi aturan kepemilikan saham dalam regulasi Bank Indonesia (BI). Dalam aturan BI itu dijelaskan kepemilikan Bank umum tidak boleh dikuasai oleh satu orang atau dimonopoli.
Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPI Pusat , Agung Suprio ,
“Aturan BI mengenai kepemilikan sangat jelas dan tegas dan itu saya kira bisa diterapkan dalam aturan di UU Penyiaran,”  Ujarnya di depan peserta fokus grup diskusi (FGD) dengan tema “”Frekuensi Publik dalam Perspektif Fiqh”, yang berlangsung di kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Senin (2/10/2017).
UU Penyiaran yang baru harus tegas menjelaskan bahwa frekuensi publik tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Frekuensi ini merupakan sumber daya terbatas dan karena itu harus dimanfaatkan dengan benar dan tepat untuk kepentingan masyarakat. (Rls/Yudha )
BACA JUGA:  MATTA Institute Tegaskan Walikota Metro 'Kroscek' Proyek Infrastruktur Yang Asalan Juga