Kondisi Keuangan ‘ Sedang Sakit ‘, 1000 Lampu Hibah di Lampung Utara Tak Terealisasi

260

Lampung Utara-Kondisi keuangan di Kabupaten Lampung Utara saat ini, benar-benar sedang sakit. Hal itu terbukti dengan tidak mampunya Pemerintah Kabupaten setempat untuk dapat merealisasikan pemasangan seribu (1000) unit lampu Jalan yang telah di Hibahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, beberapa bulan yang lalu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemungkiman (Disperkim) Lampung Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Disperkim, Adrians mengatakan, bahwasanya pihak Pemprov DKI Jakarta, telah menghibahkan 1000 unit lampu jalan kepada Pemkab.Lampung Utara, melalui Disperkim, namun hibah yang diberikan tersebut hanya berupa unit Lampu dan Kapnya saja. Sementara untuk asesoris dan biaya pemasangan lampu jalan tersebut, tentunya Pemkab Lampung Utara, yang harus menanggungnya seperti yang telah terealisasi pada tahun sebelumnya.

“Terpaksa hal itu tidak bisa kita realisasikan, karena kondisi keuangan kita sedang tidak sehat. Dimana kita butuh anggaran yang cukup besar untuk dapat mengadakan asesoris, dan biaya pemasangan lampu jalan tersebut,” terang Adrians, saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, untuk dapat membeli asesoris lampu jalan tersebut seperti, Stang, Balas, Indiktor, Kabel, termasuk upah bagi para pekerja, yang diperkirakan memakan dana anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar Rp.4 Miliyar. Untuk itu pihaknya terpaksa membatalkan realisasi pekerjaan tersebut.

“Ya, sampai saat ini 1000 unit lampu tersebut masih kita simpan di gudang. Dimana rencananya, 1000 unit lampu jalan itu akan kita pasang di tiga ruas jalan yang ada di Kabupaten Lampung Utara,” ungkapnya.

Diketahui, dalam hal penyusunan laporan keuangan Kab.Lampung Utara, telah beberapa kali menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab.Lampung Utara yang dianggap cukup baik.

BACA JUGA:  Lahir Di Malaysia, Berkat TMMD-108 Nur Azikin Ingin Jadi Kowad

Namun hal itu menjadi tanda tanya masyarakat Publik, dimana hal itu terkesan BPK seperti mengobral Opini WTP kepada daerah-daerah yang sedang bermasalah dengan keuagan daerah.

Sementara hampir semua anggran kegiatan yang ada di Dinas dan Instansi yang ada di Kab.Lampung Utara, tidak dapat berjalan seperti yang telah di Programkan dalam RPJMD, bahkan kemacetan keuangan daerah tersebut juga di rasakan oleh 230 Desa yang ada di Lampung Utara, dengan tersendatnya pembayaran ADD.

Salah satu upaya Bupati, Agung ilmu Mangkunegara bersama Jajarannya untuk dapat memulihkan kondisi keuangan daerah yang sedang sakit, diketahui pada tahun 2019 ini, Pemkab.Lampung Utara sedang mengajukan pinjaman ke Bank Jawa Barat, sebesar Rp.325 Millyar. ( Red / Dha / Riki )