Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK, Presiden Jangan ‘Plin Plan’ Jaga Marwah KPK

148

Jakarta – Sejumlah Penggiat Anti Korupsi serta masyarakat peduli ‘ KPK ‘ menyatukan presepsi dan pergerakan.Hal tersebut sebagai sebuah upaya menjaga marwah dan menyelamatkan lembaga anti rasuah tersebut dari ‘ Konspirasi Jahat’ melalui berbagai skenario melemahkan KPK.

Beberapa organisasi seperti, TII, Lingkar Madani (LIMA), FITRA, KIPP, IBC, IPC, SPD, FORMAPPI, The Indonesian Institute, dan Komite Pemilih Indonesia (TePi), Pusako, PBHI, Institute Hijau Indonesia, dan LBH Jakarta, Akhirnya meleburkan diri menjadi ‘ Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK ‘ mengeluarkan pernyataan sikap.

 

Badiul Hadi, Peneliti Seknas FITRA saat memberikan keterangan kepada Inspirasi Post mengatakan, DPR telah menetapkan akan melakukan revisi UU KPK di akhir masa jabatan mereka. Satu putusan yang dapat dipertanyakan keabsahannya. Karena aturan penyelaan yang tidak memenuhi unsur UU MD3 atau Tatib DPR. Sekalipun begitu, DPR tetap bersikeras bahwa keputusan itu sah dan karenanya mereka memandang revisi sudah dapat dilaksanakan.

” Tentu saja, revisi ini tidak akan dapat dilaksanakan jika pemerintah dalam hal ini Presiden menyatakan tidak setuju dengan tidak mengirimkan Surat Presiden. Ada banyak alasan bagi pemerintah untuk melakukan opsi ini.” Urai aktivis ini.

 

Adapun beberapa poin pernyataan sikap tersebut adalah,
1. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas. Revisi UU KPK tidak masuk dalam daftar Prolegnas.

2. Usulan revisi UU KPK bentuk inkonsistensi DPR terhadap aturan yang mereka susun sendiri, yaitu Tata Tertib DPR RI khususnya Pasal 65 huruf d yang menyatakan Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.

BACA JUGA:  Pemerintah Targetkan, Ruas Tol Brebes Timur-Semarang Bisa Digunakan Mudik 2018

3. Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan.

4. Rencana revisi UU KPK seharusnya masuk dalam prolegnas, setidaknya masuk dalam prolegnas perubahan terlebihdahulu untuk kemudian ditetapkan sebagai prioritas prolegnas, untuk selanjutnya di ajukan pembahasan oleh Badan Legislasi.
5. Urgensi, tidak ada relevansi urgensi revisi UU KPK terutama dalam pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, karena mayoritas masyarakat menolak usulan revisi UU KPK. Selain itu, keberadaan UU KPK selama ini masih sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

Sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan apakah pemerintah juga berada dalam barisan yang setuju revisi KPK atau sebaliknya tidak setuju revisi KPK yang potensial akan melemahkan pemberantasan korupsi.

Bahkan yang lebih dalam adalah posisi Presiden yang terkesan menjadi bagian dari barisan yang menyetujui revisi UU KPK dengan sikap kompromisnya.

Apa untung ruginya bagi presiden setuju atau menolak revisi. Apakah koalisi akan mendesakan agenda mereka pada presiden, apakah presiden siap berbeda pandangan.

( Red / Dha )