Koalisi Gerakan Anak Bangsa ‘Tuding’ Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah 2020 , Penuh Pelanggaran

136

Bandar Lampung – Problematika Pemilihan Kepala Daerah ( Plkada ) Kabupaten Lampung Tengah 2020 memasuki babak baru , Pasalnya hasil persidangan terungkap beberapa nama serta metoda kerja dalam penyebaran ‘Dana Siluman. yang dijadikan material utama dalam memuluskan kejahatan pemilu yaitu ‘ Money Politk’ makin terbuka.

Suasana Persidangan TSM Money Politik Bawaslu Propinsi Lampung di Bukit Randu ( courtesy Lampost.co )

 

Pada persidangan 22 Desember lalu , terungkap bahwa dugaan TSM Money Politik oleh Paslon Hi.Musa Ahmad dan Hi.Ardito Wijaya ( No urut 02 ), di organisisir oleh Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah yang notabene adalah Ketua Tim Pemenangan Musa – Ditto, hal tersebut seperti diungkapkan oleh kesaksian Bp.Jimo ( Pimdes Gaya Baru 4 Partai Golkar Lamteng ), seperti dilansir oleh lampost.co

Sekedar diketahui , Pelapor dari Paslon no 03 , mendapatkan informasi tentang kejahatan ‘Money Politik’ oleh para pengurus Partai Golkar setempat yang sedang membagi-bagikan uang. Di rumah Jimo, Lukman ( pelapor dari paslon 03 ) melihat daftar nama-nama 214 warga Dusun 8 yang menerima uang ,masing-masing Rp50.000.

“Kami mengambil video dan meminta keterangan dari Pak Jimo. Dia pun mengakui bahwa dirinya mendapatkan uang dari saudara Febri Antoni yang merupakan Sekretaris Partai Golkar Lampung Tengah telah membagikan uang sesuai dengan pengakuan dalam vidio tersebut,” ujar Lukman, Selasa, 22 Desember 2020.

Gusbandi Jaya Taruko – Koordinator Daerah Koalisi Gerakan Anak Bangsa Kabupaten Lampung Utara.

Menanggapi hal tersebut , Gusbandi Jaya Taruko,  , selaku Koordinator Koalisi Gerakan Anak Bangsa – Republik Indonesia Kabupaten Lampung Utara , saat dimintai pendapatnya di sekretariat bersama Koalisi GERBANG – RI mengatakan , Ada fakta menarik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Tengah 2020 ini , dari merebaknya kejahatan money politik , black champaign hingga Netralitas ASN , Penggunaan Aset Negara , hingga konspirasi jahat yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pilkada hingga Netralitas , Keterbukaan , Adil serta beberapa prinsip penyelenggaran pemilihan kepala daerah tersebut ‘Hanya Menjadi aturan yang dibuat untuk dilanggar’.

BACA JUGA:  Duh !! Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Dua Oknum Perwira Dinonaktifkan

” Sebanyak 32 laporan dan atau temuan dugaan politik uang pada Pilkada Lampung Tengah (Lamteng) dihentikan. Alasannya, tidak memenuhi minimal dua alat bukti dan memenuhi dua unsur pasal yang disangkakan, Hal ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri, dari prinsip pelaksanaan pilkada tentang keterbukaan yaitu terbuka, Jujur , adil serta menyebarkan atau rilis informasi kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun rilis yang dibuat secara resmi, adil serta proporsional , Hinga nuansa ‘ kocok Bekem ‘ pun merebak. 

Hingga berita ini di turunkan , Koalisi Gerakan Anak Bangsa – Republik Indonesia yang merupakan kolektifitas kerja beberapa elemen seperti Praktisi Pers , Prakstisi Hukum , Penggiat Anti Korupsi dan Transparansi serta Masyarakat yang mempunyai jaringan kerja di beberapa Daerah di Indonesia, tengah mengumpulkan bahan dan keterangan , alat bukti , bukti , saksi – saksi juga saksi ahli serta dokumen dan kelengkapan lainnya, Hal tersebut merupakan langkah nyata dalam melaporkan kinerja penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 ke DKPP ( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ) di Jakarta , yang dinilai jauh dari nilai nilai Pilkada yang Bermartabat , Bersih dan Berintergeritas , sehingga dikuatirkan hanya akan menghasilkan Kepala Daerah yang tak mampu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih ( Clean Governance ) dan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ).

( Tim Redaksi )