Instruksi Inpres No 10 Tahun 2016, Pemkot Metro Siap Terapkan Transaksi Nontunai

488
Sekda Metro A.Nasir dan Kepala BPKAD Supriadi, beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD terkait Inspres Nomor 10 tahun 2016.

 

Metro, Inspirasi Post – Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2016 dan surat edaran Mendagri, Nomor 910/1866/SJ tangal 17 Afril 2017, Pemerintah Kota Metro siap terapkan transaksi nontunai dan sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) lingkup Kota Metro.

Pasalnya, hal tersebut berdasarkan Inpres Nomor 10 tahun 2016, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk Pemerintah Pusat Kementerian, Lembaga, Instansi dan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro, Supriadi mengatakan bahwa pihaknya melakukan langkah cepat untuk persiapan penerapan Inpres itu, dimulai dengan tahapan sosialisasi kepada seluruh SKPD lingkup Kota Metro, agar menyiapkan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden dan edaran Mendagri. Kita harus kebut, karena mau tidak mau harus siap. “Ini perintah wajib dilaksanakan,” tegas Supriadi mantan Kabag Hukum Pemkab Lamteng, Senin (5/3/2018).

Lebih lanjut, Supriadi menjelaskan, Walikota juga menerbitkan instruksi sebelum 1 Januari 2018, bahwa di wajibkan seluruh penerima penghasilan, seperti Wali Kota, Wakil Walikota. Anggota DPRD, PNSdan non PNS yang berhasal dari APBD Metro telah di bayar nontunai. Menurutnya, langkah awal bagaimana semua OPD memahami mengenai transaksi non tunai. “Oleh karena itu, kami melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD. Sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah melakukan. Termasuk kami dibagian BPKAD, beberapa pembelanjaan kita lakukan secara nontunai,” ujarnya.

Masih di katakan Supriadi, penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Untuk belanja Daerah atau pengeluaran, harus sudah dibayar nontunai, seperti pembayaran gaji pegawai, tambahan penghasilan, insentif, perjalanan dinas, honorarium pegawai dan uang lembur sudah akan dilakukan transaksi secara nontunai. Sedangkan untuk pendapatan, semua penerimaan yang masuk pada kas daerah sudah dinontunaikan baik itu penerimaan pajak maupun retribusi,” jelasnya.

BACA JUGA:  Walikota Depok Rayakan Idul Fitri 1440 H Dengan Masyarakat Kota Depok

Lanjut Supriadi mengatakan, dalam Inpres ini terdapat aksi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Dimana salah satu ukuran keberhasilannya, adalah terlaksananya pengembangan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Sebagai tindak lanjut dari hasil penyusunan, kajian pengukuran tingkat kematangan organisasi ULP, pada tahun 2015 dan 2016. Direktorat pengembangan profesi, telah membuat sistem pengukuran tingkat kematangan organisasi ULP. Aplikasi SIULP, adalah aplikasi yang melakukan penilaian tingkat kematangan masing-masing ULP,” tutupnya.

Editor: (Purwadi / Red)

Purwadi Ardi (Pimpinan Redaksi)