Ini Kronologi Bupati ‘Kena’ OTT di Lampung

945

Lampung Utara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan ‘OTT’ di hari Minggu, 6 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB. Operasi Tangkap Tangan ‘OTT’ KPK Kali ini tepat mengenai, Bupati Lampung Utara beserta ASN terkait ‘Extra Ordinary Crime’.

Sumber Inspirasi Post di Polda Lampung, membenarkan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK.

Hingga berita ini diturunkan, AIM inisial kepala daerah tersebut masih berada di Polda Lampung, besok pagi baru para terduga kejahatan kerah putih ini akan di bawa ‘Naik Pesawat’ menuju gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan penelusuran Inspirasi Post dilapangan, ternyata Tim Operasi KPK telah mengintai sejak Sabtu 5 Oktober 2019 di Lampung.

Baru sekitar MInggu pukul 04.00, petugas meminjam ruangan di Polda Lampung guna memeriksa beberapa orang terkait dugaan kejahatan luar biasa ‘ Extra Ordinari Crime’ .

Terlihat petugas KPK keluar masuk Polda Lampung.

Padahal Minggu siang  agung ilmu Mangkunegara bersama Ayahnya Tamanuri terlihat masih sempat menghadiri pesta di Islamic Center Kotabumi.

Rumah Dinas Bupati Lampung Utara Terlihat Ramai di kerumuni warga dan wartawan Pasca OTT  KPK terhadap bupati lampung Utara, Agung ilmu Mangkunegara, Minggu (06/10/2019) Inspirasi Post

Selanjutny AIM Bupati Lampura, kemudian dibawa petugas KPK ke Polda Lampung. Terlihat empat unit mobil keluar dari rumah dinas Bupati menuju Polda Lampung.

Dari pantauan dilokasi Rumah Dinas Bupati Kabupaten Lampung Utara ini ramai dikerumuni puluhan warga dan wartawan yang ingin memastikan kabar tersebut.

Selain AIM, KPK juga mengamankan dua orang kepala dinas dan seorang perantara. Belum diketahui kasus yang menyebabkan pihak-pihak itu terjaring OTT KPK.

Namun gerbang rumah dinas yang terkunci (gembok) dan penjaga yang berada di rumah dinas Bupatipun enggan memberikan keterangan kabar tersebut. ”Saya tidak tau apa-apa,” katanya singkat.

Pihak yang diamankan KPK masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT.

BACA JUGA:  ACD Institute , Swasembada Beras menjadi Arena Kepentingan yang Berbeda

 ( Red / Dha / Dbs )