FITRA Berikan Pernyataan Sikap Terkait OTT KPK Kepada ‘ Gubernur Kepri ‘

195

Jakarta- Seknas FITRA sangat Menyayangkan terjadinya OTT kepada Gubernur Kepri dan jajarannya, seakan para Kepala Daerah tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya.

 Berdasarkan penjelasan KPK, OTT ini terjadi karena adanya transaksi (suap) terkait ijin reklamasi. Seharusnya Kepala Daerah ikuti prosedur ijin reklamasi sebagaimana diatur melalui PP No. 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Misbahul Hasan, Koordinator Seknas FITRA menjelaskan dalam rilisnya, Perencanaan reklamasi harusnya dilakukan melalui studi kelayakan yang matang.

” Mencakup aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi, bukan berdasarkan transaksi ‘jual beli’ ijin reklamasi,”

Meski Kepala Daerah (Gub/Walikota/Bupati) mempunyai kewenangan memberi ijin lokasi dan pelaksanaan reklamasi, mustinya tidak perlu bertemu langsung dengan pengembang, karena rawan korupsi. Serahkan semuanya pada mekanisme lelang yang terbuka dan transparan.

“Mengingat banyaknya kasus ‘jual beli’ ijin dan pelaksanaan reklamasi, Fitra mendesak agar Pemerintah mengeluarkan moratorium reklamasi di seluruh Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kerusakan kawasan pesisir semakin parah.” Tegas Aktivis yang aktif menyuarakan transparansi ini.

( Red / Dha / rls )

BACA JUGA:  Pemberdayaan Pemuda di Lampung Timur Menjadi Prioritas Kerja Pemimpin 'Baru'