Ellya Lusiana, SPd: Tidak Penuhi Kriteria, Penerima PKH Bisa Dicabut

1407
Kepala Dinas Sosial Kota Metro, Ellya Lusiana, SPd saat berikan keterangan kepada Inspirasi Post.

METRO, Inspirasi Post – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Metro Ellya Lusiana, SPd mengatakan, terkait keluahan masyarakat 22 Gang Harapan, Kelurahan Hadimulyo Barat tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) segera mendata dan kirimkan berkas ke pemerintah pusat.

Pasalnya, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam PKH tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Seperti diungkapkan salah seorang masyarakat RT 29 gang Harapan, banyak ketimpangan dalam data penerima bantuan tersebut. Bila tidak memenuhi kriteria, penerima PKH bisa dicabut.

“Secara kasat mata, ada satu keluarga yang berhak namun tidak masuk kedalam daftar, sebaliknya ada juga keluarga dipandang secara kasat mata kategori keluarga ekonomi mampu namun masuk kedalam data KPM,” kata Ellya Lusiana kepada Inspirasi Post, Jumat (4/5/2018).

Lebih lanjut Ellya Lusiana menjelaskan, kita tidak mengerti bagaimana warga kurang mampu tersebut tidak masuk kedalam daftar penerima. Dalam permasalahan ini, pihaknya segera surve apakah warga yang terbilang kurang mampu tersebut tidak di daftarkan RT/RW setempat.

Menurutnya, kalau ada keluarga yang tidak layak menerima bantuan PKH, mereka bisa diusulkan agar dikeluarkan dari daftar nama penerima bantuan. Begitu pula sebaliknya, mereka yang layak menerima bantuan juga bisa diusulkan namanya melalui dinas terkait atau Lurah setempat, jika tidak silakan usulkan ke Camat dan tembuskan ke Dinas Sosial,” ujarnya.

Ellya Lusiana menambahkan, syarat untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut, yaitu memiliki ibu hamil/nifas/anak balita, memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah), Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun), anak usia SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15), anak usia 15-18 tahun, yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Resmikan Peremajaan 25.423 Hektare Lahan Sawit untuk Rakyat di Riau

Jika ada salah satu KPM tidak layak lagi menerima KPM, maka pendamping akan melaporkannya ke Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi. Hal itu dilaksanakan, agar bantuan bisa tepat sasaran. “Bila KPM tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima dana PKH, maka ia bisa dikeluarkan (non eligible),” tutupnya.

Miris keadaan rumah warga 22 Gang Harapan, Kelurahan Hadimulyo Barat sangat memprihatinkan. Seharusnya berhak mendapatkan bantun PKH tersebut.

Diberitakan sebelumnya, miris keadaan rumah warga 22 Gang Harapan, Kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro sangat memprihatinkan. Seharusnya berhak mendapatkan bantun PKH tersebut.

Pasalnya, bantuan PKH yang seharusnya diperuntukan bagi keluarga prasejahtra di Kota Metro ini, tapi justru yang menikmati ada keluarga yang notabene sudah mampu dan memiliki penghasilan yang mapan untuk menopang kehidupan keluarganya. Dari pantauan Inspirasi Post dilapangan, masih ditemukan masyarakat di RT 29 gang Harapan yang layak menerima bantuan, tapi justru tidak mendapatkan.

“Anak saya masih sekolah SD dan saya hanya bekerja sebagai buruh di rumah makan, sehingga pengasilan hanya cukup untuk makan. Penerima bantuan lain, ada yang mempunyai rumah yang layak, bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan bantuan PKH. Jadi tolong Bapak Walikota Metro dan Bapak Presiden Jokowi dapat melihat kami,” ungkap Aprina.

“Ini tidak adil, kata Aprina, masyarakat yang miskin termasuk saya, tapi malah tidak menerima bantuan PKH. Sementara mereka yang lebih kaya, malah dapat bantuan PKH. Makanya saya protes dan minta, agar Dinas Sosial Kota Metro dapat mendata kembali, mana yang berhak menerima bantuan PKH tersebut.

Ia tidak tahu, kenapa keluarga yang tergolong mampu dibanding dirinya malah mendapatkan bantuan tersebut. “Kalau bantuan itu untuk keluarga yang mempunyai anak usia sekolah, saya juga punya. Tapi kenyataanya saya tidak mendapatkan bantuan itu,” pungkasnya. (Red)

BACA JUGA:  Secara Tegas! Mahasiswa Pertanian Tak Ada Dukung Politis Kepada Menteri Pertanian

Editor: Purwadi

Purwadi Ardi (PIMPINAN REDAKSI)