DPW HPI Propinsi Lampung Soroti Dugaan ‘Bancakan’ Anggaran Perjalanan Dinas Pada APBD Kota Metro

485

Kota Metro –  DPW Himpunan Pewarta Indonesia Propinsi Lampung ( DPW HPI Lampung ) ‘Soroti’ Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas di Kota Metro, Pasalnya penggunaan Anggaran Negara pada sektor tersebut terlihat ‘Carut Marut’ serta tak berpegang pada aturan hukum serta mekanisme yang ada.

Alokasi Perjalanan dinas yang dikelola beberapa stake holder terkait terlihat masih menjadi arena ‘Bancakan’ , Hal tersebut menjadi sorotan tajam Organisasi Wartawan atau Pewarta ini.

Yudha Saputra, Ketua DPW Himpunan Pewarta Indonesia Propinsi Lampung ( DPW HPI Lampung ).

 

Yudha Saputra , Ketua DPW Himpunan Pewarta Indonesia Propinsi Lampung saat memberikan pendapatnya terkait hal tersebut mengatakan, Walikota harus tegas kepada Pejabat daerah ini yang main main pada Anggaran Negara, DPW HPI Lampung menyoroti adanya beberapa alokasi anggaran pada APBD Kota Metro yang tak profesional dalam penggunan maupun Laporan pertanggung jawabannya, pada Anggaran Perjalanan Dinas terlihat masih ada beberapa SKPD yang ‘Nakal’ baik dalam penyaluran maupun LPJ yang diduga ‘Bodong’ atau palsu.

” DPW HPI Lampung ‘Soroti’ penggunaan Anggaran Negara pada alokasi Perjalanan Dinas pada APBD Kota Metro, Dari mekanisme yang menabrak aturan hukum hingga Laporan Pertanggung Jawaban ( Invoice dll ) yang kami soroti terlihat seperti menjadi ‘Arena Bancakan’ oleh beberapa SKPD, Ini jangan dibiarkan karena dapat menjadi preseden buruk bagi Tatakelola Keuangan Negara di Kota Pendidikan ini.” Tegas Jurnalis yang dikenal kritis ini.

 

Untuk diketahui pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI bernomor 23B/ LHP / XXX/ XXX, BPK RI juga menilai Penggunaan Anggaran Negara yang bersumber dari APBD Kota Metro terlihat ‘Carut Marut’.

Hingga berita ini diturunkan Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Pewarta Indonesia ( DPW HPI ) Propinsi Lampung akan membuat analisis serta kajian atas permasalahan tersebut dan akan meminta ‘Ketegasan’ Walikota Metro sebagai Pimpinan Daerah sebagai pemegang kebijakan tertinggi serta mengumpulkan bahan dan keterangan serta data lainnya, jika terbukti ada unsur ‘Korupsi’, Organisasi Pers ini akan melaporkan ke stake holder hukum yang berwajib.

BACA JUGA:  Mencetak Pemimpin yang Berkompeten Melalui Diklat Pim XIX Kota Metro

( Red / Tim / Tama)