DPW HPI Lampung ‘Tegaskan’ Bawaslu Harus Hasilkan Keadilan Bagi Pasangan Independen PIlkada Bandar Lampung

291

Bandar Lampung – Polemik Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Ike Edwin-Zam Zanariah dengan KPU Bandar Lampung, pihak ‘ Dang Ike’ mengaku pembacaan hasil pleno rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung tidak sah, Hal tersebut menjadi ‘Sorotan’ DPW HPI Propinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Dang Ike saapan akrab Ike Edwin dalam pembacaan kesimpulan pada sidang musyawarah terbuka gugatan yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung, Kamis (11/9) kemarin.

Edwin–akrab disapa Dang Ike, mengatakan ada delapan poin yang yang disampaikannya dalam sidang pembacaan kesimpulan, diantaranya verifikasi, pengusiran, intimidasi, keterlibatan banyak PNS, seperti lurah dan camat, yang memenuhi syarat dinyatakan tidak memenuhi syarat, serta perubahan jumlah dukungan saat pleno.

“Kami sudah sampaikan itu, dalil kami benar dan tidak ada yang menolak, sehingga majelis musyawarah mau tidak mau harus meloloskan. Dalam hal tersebut Bawaslu harus bertindak seadil-adilnya,” kata Dang Ike.

Sementara Kuasa Hukum termohon dalam hal ini KPU Kota Bandarlampung, Yormel mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan keputusan kepada Bawaslu.

“Kami sudah memberikan kesimpulan, pemohon juga demikian. Tinggal kita tunggu keputusan majelis. Soal kenapa tidak dibacakan? ya memang begitu aturannya. Boleh dibacakan boleh juga diberikan langsung ke majelis.” Ujar Yormel.

Di tempat yang sama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung, Candrawansah mengatakan terkait penyampaian kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon akan dibacakan hari Sabtu (12/9).

 

 

Disisi lain, M.Fadly Aziz, S.H , Wakil Ketua Bidang Hukum DPW Himpunan Pewarta Indonesia ( DPW HPI ) Lampung saat memberikan pendapatnya, Pihak Bawaslu harus mengedepankan fakta , data serta bukti lain di lapangan yang benar, juga harus ada keputusan dari keadilan yang seadil adilnya tanpa tebang pilih.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Kepada 5.190 Guru Bersertifikat

” Bawaslu harus memberikan keputusan yang adil seadil adilnya , sesuai fakta , data serta bukti di lapangan yang benar bukan hasil korporasi jahat, karena Pilkada harus bersih dari praktek kotor untuk menghasilkan pemimpin yang bersih.” tegas pengacara muda nasional ini.

( Redaksi )