Di Duga Langgar PP 18 Tahun 2016, Anggota Komisi II DPRD Metro, Meradang

1093
Komisi II DPRD tuding, RS A. Yani Metro di duga melanggar PP Nomor 18 tahun 2016.

METRO, Inspirasi Post – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Meradang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Yani Kota Metro melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016. 

Anggota Komisi II Alizar mengungkapkan, bahwa RS A. Yani Metro di duga melanggar PP Nomor 18 tahun 2016. Seperti, tidak melibatkan organisasi, tata hubungan kerja dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah. “Oleh karena itu, pihaknya akan mengawal tata kerja rumah sakit sesuai tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Alizar saat menghubungi Inspirasi Post, Senin (5/3/2018).

Anggota Komisi II DPRD Metro Alizar

Dengan demikian, lanjut Alizar menegaskan, tidak ada alasan perubahan status rumah sakit daerah dari Lembaga Teknis Daerah (LTD) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan mengurangi kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Pihaknya berkomitmen, untuk melakukan perbaikan pelayanan RS A. Yani Metro dan harus menjadi produk utama.

Selain itu, Komisi II DPRD Metro
juga sepakat untuk mendorong terbitnya Perpres seperti diamanatkan PP 18/2016. “Saya usahakan, kalau ada regulasi yang menghambat untuk kemajuan harus kita pangkas. Tidak boleh kita mundur, kita bicaranya harus maju. Untuk itu, perlunya komitmen menjaga betul semangat ini, karena konsentrasi,” ujarnya

Lanjut Alizar mengatakan, bahwa UPT menjadi ujung tombak, sehingga secara kelembagaan pertanggungjawaban RSD kepada dinas kesehatan setempat. Dikatakan juga bahwa saat ini, sudah tidak lagi eselonisasi, yang ada adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administratif, dan Pengawas.

Jadi, rumah sakit daerah ini ada di bawah dinas, dan sekarang posisinya eselon dua, maka gradingnya tidak boleh turun. “Harus ada satu kolom lagi untuk yang rumah sakit. Maka dari itu, di dalam pedoman UPT untuk organisasi rumah sakit dan universitas akan diatur sendiri karena kekhususanya,” jelasnya.

BACA JUGA:  Dor-Dor !! Adu Tembak Warnai Penangkapan, Pelaku Curas Tewas di Terjang Peluru Tim Polda Lampung

Masih di katakan Alizar, pada Pasal 43 PP Nomor 18 Tahun 2016 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Kesimpulannya adalah unit layanan tidak mengalami perubahan, namun unit organisasi (lembaga,red) mengalami perubahan dari struktural menjadi fungsional.

Secara sederhana diterjemahkan, bahwa di RSD tidak ada lagi pejabat struktural (eselon-ring,red) dan hanya diisi oleh para pejabat fungsional serta pelaksana fungsional layanan secara profesional. Nah inilah yang tidak di pakai RSUD A. Yani Kota Metro dan di duga melangar PP Nomor 18 Tahun 2016,” tegas Alizar.

Secara Terpisah , Direktur Rumah Sakit , dr Erla , saat di temui di kantor nya di bilangan jalan Jendral Ahmad Yani sedang dinas luar, menurut staff protokol nya saat ingin dimintai keterangan oleh Inspirasi Post.
Editor: (Purwadi / Red)

Purwadi Ardi (Pimpinan Redaksi)