Disinyalir Kementerian PUPR dan TP4D ‘Hambat’ Pencairan Proyek di Bangka Belitung

466

PANGKALPINANG – Presiden Joko widodo (Jokowi) dalam beberapa pidatonya memerintahkan seluruh jajarannya baik kementrian pusat maupun daerah untuk mempercepat pembangunan sampai ke daerah pelosok diseluruh Indonesia.

Namun sayangnya amanah Jokowi tidak berlaku untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasalnya Proyek pembangunan rumah khusus sebanyak 40 unit bagi warga Belitung timur tahun anggaran 2019 yang menggunakan dana APBN senilai 5 Milyar tidak dapat diteruskan, disebabkan adanya rekomendasi dari tim TP4D Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung kepada Dirjen PUPR untuk menunda pencairan uang muka bahkan kabarnya tim TP4D juga merekomendasikan untuk menghentikan pekerjaan yang sudah berlangsung diatas tiga puluh persen itu dan dilakukan tender ulang di tahun 2020 mendatang.

Berdasarkan informasi dan data yang diterima redaksi menyebutkan bahwa proyek pembangunan rumah khusus PSU 1 desa Selingsing Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui, Proyek pekerjaan tersebut sudah 2 ( dua ) kali dilakukan tender namun gagal.

Pengumuman lelang pertama diikuti beberapa peserta namun tidak ada peserta lelang yang lolos kualifikai saat pemasukan dokumen penawaran.
Lelang pertama itu sendiri diumumkan tanggal 6/9/2019 dengan proses tender sampai dengan tanggal 23/09/2019.

Kemudian, panitia pokja 25 BP2JK kemudian mengumumkan lelang kedua pada tanggal 7 oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019. Lagi – lagi lelang tersebut gagal dilaksanakan karena tidak ada satupun peserta yang mendaftarkan perusahaannya hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Kepres No 16 tahun 2018 disebutkan bahwa apabila dalam proses lelang dinyatakan gagal sebanyak dua kali maka panitia lelang akan melakukan penujukan langsung kepada perusahaan yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

Akhirnya, saat itu ditunjuklah CV .Bangka Graha Mandiri untuk mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

BACA JUGA:  Jika Bisa Tetap Bersatu, Bangsa Kita Akan Tetap Berdiri Kokoh

Kepada Jurnalis Babel, Kepala satuan Kerja SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi Bangka Belitung  menyatakan heran kepada dinas dan personilnya yang terkait dalam proyek tersebut termasuk PPK pekerjaan tersebut saat dilakukan 2 kali lelang yakni Martoni dan bendahara satker A.Miwan.

” Saya heran sama orang di Bangka , pekerjaan yang seharusnya mereka dukung malah mereka hambat, sebelumnya yang menjadi PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen,–red ) pekerjaan ini adalah Martoni bukan saya, dikarenakan sudah dua kali gagal lelang kemudian martoni mengundurkan diri dari PPK lalu sebagai pejabat yang bertangung jawab di satker ini maka saya harus ambil alih supaya pekerjaan ini dapat terlaksana dan masyarakat yang membutuhkan dapat menikmati rumah untuk mereka diami”, ujar Arifin, Jumat (20/12/2019).

Ia juga menyayangkan pihak kejaksaan lewat tim TP4D nya yang dalam surat rekomendasi itu ditanda tangani oleh Jhonny William Pardede SH, MH selaku ketua TP4D Kejati Babel.

Surat  dari Kejaksaan tinggi babel bernomor : B-/859/N.9.3/DPP/11/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua Tim TP4D tanggal 26 November 2019 tertulis 3 poin didalamnya.

Poin 2 tertulis ” bahwa berdasarkan justifikasi tekhnis dari Pejabat pembuat komitmen yang kala itu adalah Martoni, yang pada pokoknya secara tekhnis waktu menyatakan bahwa untuk pengerjaan 40 unit rumah khusus PSU 1 selama 40 hari tidak cukup”.

poin 3 tertulis ” bahwa setelah mencermati justifikasi tekhnis dari ppk dan masukan dalam rapat tersebut , TP4D kejati Babel merekomendasikan paket pekerjaan tersebut untuk ditunda pelaksanaanya pada tahun 2019.”

Saat dimintai penjelasannya lewat telepon melalui  WhatsApp (WA-red) Arifin menjelaskan seharusnya TP4D mengedepankan kepentingan masyarakat desa Selingsing yang butuh rumah bukan kepentingan yang lain.

ditambahkannya bahwa dia selaku Kasatker waktu itu secara sah mengambil alih pekerjaan tersebut dikarenakan PPK proyek tersebut mengundurkan diri, sedangkan dalam surat rekomendasi tim TP4D Kejati Babel “mencermati justifikasi tekhnis PPK”  kalimat ini harus ditebalkan tulisannya dan digarisbawahi bahwa saya yang ambil alih pekerjaan itu karena PPK yang lama mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

BACA JUGA:  Besok, PWI Kota Metro Gelar Konferensi dan Bakal Meriah

” Saya berfikir keras bagaimana caranya masyarakat yang membutuhkan rumah tersebut dapat segera menempati rumah baru mereka, bukan malah membiarkan masyarakt setempat tidak memiliki rumah, kemudian apa dasar hukumnya TP4D merekomendasikan Dirjen untuk menunda paket tersebut sedangkan pekerjaan pembangunan rumahnya sudah dilakukan dan tahap pekerjaan tersebut progresnya sudah mencapai diatas tiga puluh  persen”, jelasnya .

” Kasihan kan kontraktornya, dia sudah memakai uangnya sendiri untuk pekerjaan tersebut dan saat dia akan melakukan pencairan uang muka setelah pekerjaan dilakukan malah dihambat oleh ibu minka selaku bendahara satker”, sedangkan tanggal 20 Desember kemarin itu terakhir untuk pencairan dana yang bersumbet dari APBN,” jelasnya.

Arifin juga menjelaskan adanya dugaan upaya dari Babel yakni satker BP2JK untuk menjatuhkannya di Dirjen Pusat terkait pekerjaan tersebut.

” ini sengaja dilakukan untuk menjatuhkan saya di pusat, karena jika pekerjaan ini ditunda maka saya yang akan di tuntut kontraktornya karena kontrak pekerjaan tersebut saya yang teken”, katanya.

Sementara itu, Roni Kepala BP2JK ( Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi ) wilayah Provinsi Babel saat dikonfirmasi lewat pesan WA menyatakan dirinya sedang di Jakarta  dan meminta kepada Jurnalis Babel untuk datang ke kantor BP2JK pada jam kantor biar lebih jelas persoalannya.

Saat itu, Roni membantah jika dia selaku kepala BP2JK menghambat pekerjaan tersebut dan ia menuliskan bahwa pekerjaan tersebut dibatalkan bukan karena rekomendasi TP4D melainkan pekerjaan tersebut belum selesai di evaluasi namun kasatkernya sudah memerintahkan pekerjaan tersebut dimulai.

” Kalau dibilang menghambat saya kurang tau pak, namun pekerjaan tersebut ditunda karena proses evaluasi belum selesai namun pekerjaan sudah dimulai,” tulisnya.

Sedangkan Bendahara satker A.Miwan saat dikonfirmasi lewat pesan WA menaggapi dingin pertanyaan yang diajukan redaksi, beberapa pertanyaan hanya di baca saja tanpa ia menjawab dan membalasnya.

BACA JUGA:  Wakasad Hadiri Upacara Pelepasan Jenazah Pelda Anumerta Rama Wahyudi

” itu sudah cukup”, jawabnya singkat saat ditanya soal pekerjaan tsb.

Saat berita ini diturunkan Jurnalis Babel masih dalam upaya pihak-pihak terkait lainnya.

( Red / Rikky )