Dirgahayu Indonesia! , MATTA Institute Soroti ‘ Mahalnya Keterbukaan Informasi Bagi Publik ‘

254

Lampung- Keterbukaan informasi merupakan salah satu parameter sebuah daerah transparan atau tidak, Termasuk dalam hal pengelolaan Anggaran Negara.

Melalui keterbukaan informasi ini, publik akan bisa menilai apakah pengelolaan anggaran benar-benar dipergunakan untuk kepentingan publik atau malah menjadi arena ‘ Korupsi ‘ atau memang ‘ Keterbukaan Informasi Masih Menjadi Barang Mahal ‘.

Dengan informasi yang terbuka, publik juga diharapkan lebih partisipatif dalam pembangunan sebuah daerah. Nyatanya, sampai kini, sejumlah daerah belum bersikap transparan dan memilih menutup dokumen itu rapat-rapat.

Yudha Saputra, Koordinator Nasional Masyarakat Transparansi Institute ( MATTA Institute ) mengatakan, sudah lama diberlakukan aturan Hukum mengenai Keterbukaan Informasi bagi publik tetapi  sejumlah daerah belum mematuhi instruksi dan aturan hukum tersebut.

Fakta itu ditemukan lantaran beberapa daerah belum mempublikasikan dokumen keuangan itu di laman website resmi mereka.

 

” Masih ada beberapa daerah di Indonesia umum nya dan Propinsi Lampung Khusus nya, yang belum bersedia mempublikasikan data itu ke publik. Tentu itu menjadi kontraproduktif dengan kampanye pemerintah soal terwujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” jelas aktivis yang dikenal kritis ini.

kenyataan itu juga bertentangan dengan Menteri Dalam Negeri perihal Transparansi Pengelolaan Anggaran.

 

Melihat pada UU no 14 tahun 2008 serta merujuk pada Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tertanggal 9 Mei 2012 itu, semua daerah wajib menyampaikan konten transparansi anggaran di website resmi daerah. Konten yang dimaksud meliputi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga ringkasan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD.

 

Sayangnya, meski sudah bertahun – tahun diterbitkan, instruksi tersebut tidak banyak dipatuhi. Padahal, instruksi tersebut merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

BACA JUGA:  Perpres Direvisi, Masa Jabatan Kepala SKK Migas Dibatasi 4 Tahun

Bahkan sudah jelas termaktub dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tapi kenapa masih saja tidak dipatuhi atau memang akan terus dibiarkan kejahatan kerah putih atau  ‘ Extraordinari Crime ‘ ini terus mengerogoti Negara Indonesia atau memang ‘ Keterbukaan Informasi Masih Barang Mahal.

( Red / Elz )