Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro ‘Jago Sulap’ Merubah Terminal Menjadi Pusat Pertokoan dan Pasar, Pihak Berwenang ‘Tak Berkutik’

1173

Kota Metro – Meskipun mendapat pro dan kontra dari sejumlah elemen masyarakat serta Wakil Rakyat, Dinas Perdagangan dan pasar kota metro seperti ‘Kebal’ terhadap  kritikan serta aturan , terlihat terus berjuang menyulap ‘Terminal Kota Metro’ yang notabene adalah salah satu fasilitas publik menjadi kawasan pasar serta pusat pertokoan.

Dalam Perda 01 Tahun 2012 tentang Rencaana Tataruang dan Rencana Wilayah atau kerap disebut Perda RT RW tersebut pada Pasal 1, Angka ke 56 yaitu pengertian dari Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan menurunkan orang dan atau barang,serta perpindahan moda angkutan.

Makna serta Fungsi Terminal jelas dalam Perda RT RW , Tetapi apa yang terjadi saat ini Terminal Kota Metro mempunyai ‘Doble Status’ yaitu Pasar serta terminal, Hal ini jelas melanggar aturan hukum dan menabrak Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum yang harus dipatuhi.

Untuk diketahui Pembangunan sentral pasar basah dan sejumlah ruko di Terminal Kota pada saat itu dikerjakan oleh pengembang PT.Satria Sukarso Waway-PT. Tigasatu Mandiri.

Hasil penelusuran Portal Berita Inspirasi Post.Com di kawasan tersebut sangat berbeda dengan bentuk serta fungsi Terminal, karena lebih besar praktek perdagangan daripada arus keluar masuk kendaraan layaknya terminal.

Ternyata hal tersebut selain menabak Peraturan Daerah ( Perda ) RT RW, Pemerintah Kota Metro dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Pasar ‘Terbukti Hianati’ Surat rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Kota Metro.

Dengan perihal, Persetujuan perjanjian kerjasama penataan pembangunan pasar eks bioaskop nuban,terminal kota metro dan pasar kopindo.

Dengan Dasar Hukum Surat Rekomendasi itu adalah :

1.peraturan pemerintah no 06 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no 38 tahun 2008

BACA JUGA:  Jajaran Pemkot Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kota Metro Tahun Anggaran 2018

2.peraturan pemerintah no 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah

3.peraturan menteri dalam negeri no 17 tahun 2007 tentang pedoman tekhnis pengelolaan barang milik daerah

4.peraturan menteri dalam negeri no 22 tahun 2009 tentang petunjuk tekhnis tata cara kerjasama daerah

5.peraturan daerah kota metro no 14 tahun 2012 tentang kerjasama daerah

6.surat walikota metro no :030/53/D.11/01/2014 tanggal 17 januari tahun 2014
Perihal:perjanjian kerjasama penataan/pembangunan pasar eks bioskop nuban,terminal kota dan pasar kopindo

7.nota dinas komisi 1 DPRD KOTA METRO tanggal 10 juni 2014 perihal persetujuan perjanjian kerjasama penataan/pembangunan pasar eks bioskop nuban,terminal kota metro dan pasar kopindo

II :sesuai dengan dasar di atas dengan ini kami sampaikan sebagaimana di maksud

a. Bahwa dengan pertimbangan/alasan kebutuhan organisasi yaitu pengembangan tugas pemerintah untuk menyediakan fasilitas perbelanjaan yang lebih baik dan representatif maka Dewan perwakilan rakyat daerah kota metro dapat memberikan persetujuan kerjasama penataan/pembangunan pasar eks nuban,terminal kota metro dan pasar kopindo

b. Untuk mendukung operasional transportasi darat yang lebih lancar menuju pusat pemerintahan dan pusat niaga kota metro,maka penataan/pembangunan pasar tersebut agar tidak merubah fungsi terminal kota metro dan pertokoan yang di bangun sesuai dengan penunjang terminal dan bukan pasar basah.

Artinya DPRD Memberikan rekomendasi dengan catatan tidak merubah bentuk serta fungsi lahan Terminal yang notabene adalah fasiltas publik dalam jasa transportasi, bukan kawasan perdagangan seprti yang ada saat ini.

Hingga berita ini di turunkan pihak Dinas Perdagangan dan Pasar dalam hal ini kepala dinas saat ingin diwawancarai oleh Inspiraasi Post.com selalu tidak berada di Kantor nya.

Hi.Darsono , Yang merupakan Ketua DPRD Kota Metro pada era itu saat diwawancarai oleh Inspirasi Post mengatakan, Jika hal itu dilanggar artinya Pemkot atau dalam hal ini Dinas Perdagangan selain menabrak aturan hukum yang ada diantaranya Perda RT RW, juga menghianati Surat Rekomendasi dari DPRD Kota Metro yaitu untuk tidak merubah bentuk dan fungsi terminal kota metro.

BACA JUGA:  Momen Ramadhan " Jadikan Semangat " Menjaga Silahturahmi dan Bersama Membangun Lampung Timur

( Tim Redaksi )