Bupati Lampung Tengah Diduga ‘Kangkangi’ Aturan Hukum Dalam Penyusunan APBD 2020

297

Lampung Tengah- Bupati Lampung Tengah diduga melanggar Pasal 311 UU 23 Tahun 2014 Ayat 1, Hal tersebut akibat penyusunan APBD 2020 yang terkesan dipaksakan.Tidak transparan dan dugaan ‘Konspirasi Jahat’ tersebut mendapat perlawanan dari Wakil Rakyat serta Penggiat Anti Korupsi dan Transparansi.

Loekman Djouosoemarto, Bupati Kabupaten Lampung Tengah.

M.Saleh Mukadam,SH, Politisi Muda Partai Gerindra Saat memberikan keterangan kepada Inspirasi Post mengatakan, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD, seperti dokumen RAPBD 2020 berupa Rancangan Perda, Batang Tubuh APBD, menariknya anggota dewan tidak menerima dokumen tersebut.

M.Saleh Mukadam,SH Politisi Muda Partai Gerindra

” Pasal 311 UU 23 Tahun 2014 Ayat 1 yang menjadi salah acuan aturan hukum dalam penyusunan RAPBD , jelas telah ‘Dikangkangi’ maka, saya sebagai salah Wakil Rakyat meminta secara tegas kepada Bupati dan stake holder terkait ‘Jangan Main Main’ pada tatakelola Anggaran Negara.” Tegas Anggota DPRD yang dikenal merakyat.

Penandatanganan pada paripurna RAPBD 2020 beberapa waktu lalu hanya kesepakatan ataupun persetujuan, Hal ini bukan merupakan pengesahan APBD 3020

Untuk diketahui, APBD Tahun Anggaran 2020 disinyalir akan menjadi ‘Bancakan’ sehingga memantik reaksi dari Wakil Rayat serta Aktivis Penggiat Anti Korupsi dan Transparansi.

Yudha Saputra , Peneliti MATTA Institute.

Sementara itu disisi lain, Yudha Saputra , Peneliti Senior MATTA Institute saat dimintai pendapatnya mengatakan, RAPBD 2020 kabupaten lampung tengah jelas melanggar aturan, Kami menduga ada ‘Konspirasi Jahat’ di dalam tatakelola anggaran negara pada APBD Lampung Tengah, salah satu pedoman yang harus dikedepankan diantaranya adalah transparan dan akutabel untuk mewujudkan ‘Good Governance’ dan ‘Clean Governance’ tetapi ini malah sebaliknya.” Tegas Aktivis yang dikenal kritis ini.

Perlu diketahui dalam penyusunan APBD harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena itu merupakan  ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

BACA JUGA:  Plt. Bupati Lamteng, Pantau Lokasi Jembatan Ambruk di Kampung Simpang Agung

( Tim )