Berkas Pemilihan Wakil Bupati Lampung Tengah Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021 ‘ Ditolak ‘ Kemendagri

379

Lampung Tengah–Meski proses pemilihan wakil bupati (pilwabup) Lampung Tengah (Lamteng) masa jabatan 2016-2021 selesai dengan menetapkan Anang Hendra Setiawan sebagai wakil bupati Lampung Tengah guna kelengkapan dalam menjalankan roda pemerintahan mendampingi bupati Loekman Djoyosoemarto melewati ‘detik terakhir’ tahun masa jabatan.

Ternyata hingga berita ini diturunkan,  polemik terjadi pada prosesi wakil bupati lampung tengah tersebut.
Informasi yang di terima oleh inspirasi post.com menyebutkan, berkas pemilihan pengusulan pengangkatan wabup terpilih yang di sampaikan Gubernur Lampung ke Kemendagri sebagai wakil pemerintah pusat di tolak karna tidak melampirkan rekomendasi partai pengusung sehingga proses pemilihan wabup yang telah dilaksanakan ditinjau ulang karna diduga telah terjadi mal administrasi.

Agar tidak menjadi preseden buruk bagi perjalanan demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah, Hal ini harus disikapi dengan bijak , melalui mekanisme yang ada dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Yudha Saputra Peneliti Matta Institute

Disisi lain, Yudha Saputra,  Peneliti  Matta Institute saat dimintai pendapatnya mengatakan, kami menyambut baik atas keputusan kemendagri tersebut, ini adalah tindakan yang baik bagi perjalanan demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah.
‘Ini hal yang baik bagi perjalanan demokrasi, Kemendagri dalam hal ini terkait pengembalian berkas tersebut menunjukan kinerja yang profesional, jelas Partai Politik dilindungi oleh UU No. 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, hal seperti ini tentu harus melalui mekanisme yang jelas dan terbuka melalui tahapan yang sesuai aturan UU.” Tegas aktivis ini.

Seperti diketahui, Kabupaten Lampung Tengah saat ini mengalami kekosongan jabatan Wakil Bupati, hal tersebut tentunya harus disikapi dengan baik serta melalui tahapan yang sesuai pada Undang – undang yang mengatur hal tersebut.

Dalam proses dan tahapan di masing-masing parpol tersebut juga harus jelas.
Mekanisme ini harus dilalui karena sebagai pengusung, Parpol memiliki kewenangan sekaligus kewajiban melaksanakan aturan yang berlaku di Parpol masing-masing.
“Maka rekomendasi DPP Parpol sangatlah penting dalam pengusulan calon wabup. Keabsahan persyaratan administrasi harus terpenuhi, agar tidak menimbulkan cacat hukum terhadap proses pemilihan wabup dalam masa sisa jabatan 2016-2021,” Jelas Yudha Saputra menambahkan.

BACA JUGA:  Dugaan 'Mark Up' di Bawaslu Lampung Utara, Hanya 'Mis Komunikasi'

Dia mencontohkan, Kabupaten Kulonprogo, kebumen atau Tasikmalaya bisa jadi referensi alternatif pembanding dalam hal pemenuhan berkas persyaratan bagi calon.
Kabupaten Lampung Tengah bisa mengambil sedikit pembelajaran dari beberapa kabupaten lain tersebut.

Yudha menambahkan, Dalam hal ini harus ada kebijaksanaan jangan semata karena kepentingan artinya pasca berkas dikembalikan oleh Kemendagri seperti ini tahapan yang lama harus ditinjau ulang, dan parpol pengusung untuk membenahi berkas administrasi kembali agar tidak terjadi lagi hal seperti ini.

“Alangkah bijaknya setelah berkas di kembalikan oleh kemendagri bila tahapan yang sudah dijalankan di tinjau ulang kembali agar parpol pengusung dapat melengkapi berkas administarasi bagi kedua nama yang diusulkan ke DPRD Lamteng untuk di pilih kembali dalam proses pemilihan ulang agar tidak terjadinya maladministrasi sebagaimana telah di laksanakan pemilihan sebelumnya.ini harus menjadi perhatian bersama.” Tutup aktivis ini.
( Redaksi )