Baca ! Ketua PRD Palu Kecam ‘Akal Akalan’ Iuran BPJS

119

Palu – Rencana dinaikannya iuran BPJS semua kelas oleh pemerintah sebagai alternatif paling tepat menutupi defisit anggaran BPJS menurutku merupakan langkah yang keliru, bahkan pemerintah cenderung “malas” berfikir mencarikan solusi lain dalam menangani defisit anggaran BPJS.

Sampai dengan 2019 diperkirakan ada sekitar 28 Triliun defisit anggaran BPJS ( _Sumber Kemenkes_ ), setiap tahunnya ada sekitar 8 sampai 9 Triliun terjadi defisit.

Kalau kita lihat sejarah dilimpahkannya urusan kesehatan masyarakat ke pihak ketiga dalam hal ini PT. Askes yang ditunjuk sebagai pihak ketiga menangani urusan kesehatan lalu menjelma menjadi satu Badan yang di beri nama BPJS, sejak saat itulah defisit anggaran kesehatan sering terjadi, sampai dengan saat ini.

Sebelum urusan kesehatan di pihak ketiga kan ke lembaga lain, dalam hal ini dibawah tanggung jawab kementrian kesehatan langsung, negara tidak pernah mengeluh dengan narasi defisit anggaran. Justru pelayanan semakin baik, semisal Jamkesmas (APBN) dan Jamkesda (APBD).

Harusnya ketika BPJS tiap tahunnya mengalami defisit anggaran, saat itu juga ada proses evaluasi menejemen ditubuh BPJS itu sendiri. Sampai saat ini masyarakat belum pernah mendengar menejemen pengelolaan BPJS mendapat evaluasi dari pihak yang punya otoritas tinggi.

Logika sederhananya, dahulu ketika kesehatan ditangani langsung oleh negara (tidak di pihak ketigakan) defisit justru hampir tidak terjadi, sebaliknya setelah di pihak ketigakan ke BPJS justru setiap tahun negara mengalami defisit anggaran kesehatan, tanpa pernah di evaluasi kerja dan kinerja dari BPJS itu sendiri.

Ada beberapa langkah yang bisa di tempuh oleh pemerintah untuk membenahi defisit anggaran BPJS;

Pertama, Audit (evaluasi) menejemen pengelolaan iuran BPJS. Bukan sekali dua kali kasus korupsi iuran BPJS terjadi hampir di seluruh daerah.

BACA JUGA:  Kurikulum 2013, Siswa SDN 1 Nunggal Rejo Mandiri dan Berani

Kedua, terapkan pajak progresif 40-50% lebih bagi masyarakat (individu) yang punya penghasilan diatas 1 Miliar.

Ketiga, Belanja modal (pegawai, perjalanan dinas, tunjangan Anleg dsb) harus ditekan dan dialihkan ke pemenuhan defisit anggaran kesehatan. Ini dilakukan jika BPJS benar-benar defisit sesuai hasil audit dan evaluasi di tubuh BPJS itu sendiri.

Selama ini negara justru terbebani dengan belanja-belanja kurang produktif, mulai dari belanja pegawai, tunjangan anggota DPR, Gaji Dirut BPJS yang selangit, Korupsi iuran BPJS, dll tanpa ada hasil memuaskan dalam hal kinerja. Lebih baik belanja itu semua difungsikan keranah perlindungan kesehatan masyarakat, bukankah kesehatan tanggung jawab negara?

Dari ketiga poin di atas, ada point’ paling mendasar jika negara tidak terus-terusan defisit dalam hal anggaran kesehatan yakni, mambubarkan BPJS dan mengembalikan urusan kesehatan menjadi tanggung jawab negara secara langsung dalam hal ini Kemenkes, jangan lagi di pihak ketigakan. Sebab jika dipihak ketigakan, maka logika yang di pakai pasti logika keuntungan bukan lagi logika kewajiban negara terhadap rakyatnya, apalagi kesehatan merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar masyarakat.

Menurut saya, coba di fikir kembali rencana menaikan iuran BPJS semua kelas tersebut, negara seperti mau lepas tanggung jawab atas kesehatan masyarakatnya, lalu menyerahkan begitu saja urusan kesehatan ke pihak ketiga yang justru hanya memonopoli keuntungan. Masih ada langkah lain yang harus dikerjakan selain menaikkan iuran BPJS.