Artis Tio Pakusadewo Ikut Dalam Aksi ‘ Support Don’t Punish ‘ Bersama Ikatan Perempuan Positif Indonesia

5786

JAKARTA, Gatot Subroto, 25/06/2019 – Partisipasi masyarakat Indonesia dalam “Hari Aksi Global gerakan Internasional Support Don’t Punish” dilakukan melalui kepeloporan seorang aktivis yang tergabung dalam organisasi Ikatan Perempuan Positif Indonesia.
Mengusung tema Sharing the Love of Women for Women, Artis Tio Pakusadewo ikut hadir sebagai narasumber yang menyatakan dukungannya untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi kepada perempuan korban penyalahgunaan napza.

Acara Ruang Ekspresi yang diluncurkan pada Sabtu 22/06/2019 di Resto Ke Kini Ruang Bersama di Cikini Jakarta, Acara tersebut juga menghadirkan hasil fotografi perempuan – perempuan korban stigma dan diskriminasi yang bercerita tentang pengalaman melalui citra hubungan dan persoalan yang mereka hadapi bersama keluarganya, pada sesi kegiatan eksibisi foto yang dilakukan bersamaan.

Kegiatan yang dikembangkan dengan basis pendekatan kemanusiaan tersebut dihadiri lebih dari 200 orang aktivis, anggota komunitas, pegiat layanan sosial dan tokoh masyarakat pemuda yang berpartisipasi aktif untuk mengekspresikan dukungannya sebagai seorang manusia kepada manusia lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Belinda Hutapea menegaskan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus kembali melalui sebuah proses modifikasi sikap dan mentalitas agar tetap sesuai dengan konsep Pancasila sebagai dasar Negara.

“Sejak perang terhadap narkotika di Inisiasi di Indonesia pada tahun 1991 dibawah Pemerintahan Presiden Suharto, Indonesia tidak juga selesai menuntaskan permintaan penggunaan napza dari peredaran pasar gelap. Perempuan adalah pihak yang paking dirugikan dan terpaksa menanggung nasib menjadi korban dengan stigma berlipat akibat dari pemeliharaan keberadaan pasar gelap tersebut.

Menimbang semua fakta- fakta yang ada,

” Dengan tegas saya sampaikan bahwa Negara harus hadir membela perempuan dengan lebih serius serta dengan pendekatan yang terukur dalam kerangka kebijakan.” Tegas aktivis perempuan ini.

BACA JUGA:  Jelang Deklarasi DPW HPI Lampung 'Prioritaskan' UKW dan Bantuan Hukum ' Gratis ' Untuk Wartawan

Belinda menutup penjelasannya dengan pernyataan yang sangat luar biasa,

” Kementrian adalah  Lembaga terkait dan harus bisa merangkul atau setidaknya membuka kerjasama dengan para aktivis dan pelaku advokasi kebijakan lainnya menghadapi urusan yang sangat merugikan kehidupan Perempuan.” Tutup aktivis yang dikenal kritis ini.

(Novan/Red)