Aktifitas Tambang Timah Ilegal Di Perairan Laut Teluk Kelabat Dalam Dikoordinir Preman Dan Diduga Dibeking Oknum AL Dan Polair

1000
Photo : Ratusan ponton TI Rajuk beraktifitas di perairan laut Teluk Kelabat Dalam
Aktifitas Tambang Timah Ilegal Di Perairan Laut Teluk Kelabat Dalam Dikoordinir Preman Dan Diduga Dibeking Oknum AL Dan Polair
Photo : Ratusan ponton TI Rajuk Kepung perairan laut Teluk Kelabat Dalam
Inspirasi Post || 7 Februari 2021
* Bambang Tokoh Masyarakat Bakit Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang RZEP3K Ditegakkan
Bangka Belitung (Bakit) – Permasalahan penambangan timah ilegal yang beraktifitas di wilayah perairan laut dan darat, baik didalam IUP PT Timah maupun dikawasan daerah yang dilarang oleh perundang-undangan dan peraturan lainnya. Tampaknya tidak membuat para pelaku penambang ilegal dan cukong timah takut akan ancaman pidananya. 
Peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 salah satu peraturan lainnya yang melarang adanya aktifitas tambang timah di wilayah perairan laut yang sudah ditetapkan didalam Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020 tersebut walaupun masih dalam wilayah izin usaha penambangan (IUP) PT Timah Tbk. Dan ditetapkannya Perda RZWP3K itu memberi kepastian hukum dalam perlindungan ekosistem laut, pesisir, ruang penghidupan masyarakat pesisir, dan investasi.
Penambangan timah ilegal jenis ponton TI (Tambang Inkonvensional) Rajuk/Tower dan Selam diperairan laut Teluk Kelabat Dalam saat ini menjadi sorotan publik, pasalnya aktifitas penambangan timah TI rajuk mendapat penolakan dari masyarakat pesisir dan nelayan disekitar wilayah tersebut yakni masyarakat pesisir dan nelayan desa Bakit, Semulut, Teluk Limau dan Jebu Laut. Dan diketahui perairan laut Teluk Dalam Kelabat masuk dalam dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Paritiga (Jebus) Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
Sesuai dengan ketetapan Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020 bahwa perairan laut Teluk Kelabat Dalam merupakan kawasan budidaya perikanan dan daerah perikanan tangkap nelayan bukan lagi wilayah pertambangan meskipun sebelumnya masuk dalam wilayah IUP-nya PT Timah Tbk.
Photo : Bambang Tokoh masyarakat Desa Bakit
Bambang (48) tokoh masyarakat dan bersama perwakilan masyarakat pesisir, nelayan desa Bakit dan sekitarnya sudah mengadu kepada DPRD Bangka Barat guna menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan terkait aktifitas tambang timah ilegal diperairan Teluk Kelabat Dalam yang meresahkan dan menyusahkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, beberapa waktu yang lalu, Kamis (28/01/2021).
Namun sayangnya, pengaduan masyarakat pesisir dan nelayan kepada wakil rakyat di DPRD Bangka Barat, bukannya menghentikan aktifitas tambang timah ilegal tersebut malahan memerintahkan pihak pejabat/stakeholder terkait hanya untuk memerintahkan pemasangan pelampung sebagai tapal batas antara daerah perikanan tangkap nelayan dengan daerah aktifitas ponton TI timah ilegal, lantaran aktifitas penambangan timah ilegal TI rajuk tersebut berada didalam wilayah hukum administrasi kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, padahal sudah jelas perairan ‘Teluk Kelabat Dalam’ bukanlah kawasan penambangan timah berdasarkan Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020.
Kemudian, reaksi dari pengaduan dan aspirasi mereka tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat pesisir dan nelayan yang telah disampaikan dihadapan anggota DPRD Bangka Barat terhormat itu, akhirnya masyarakat desa Bakit bersama salah satu tokoh masyarakat setempat Ustadz Asikin memimpin pembongkaran peralatan tambang TI Rajuk dan merobohkan bangunan kamp-kamp/kos-kosan para penambang timah ilegal tersebut, dan saat itu tidak terjadi perlawanan dari pihak penambang, Jum’at (5/02/2021).
Namun, berselang 1 hari setelah tokoh masyarakat desa Bakit ustadz Asikin bersama warga melakukan pembongkaran peralatan tambang ponton TI Rajuk dan Kamp/kos-kosan para penambang, ternyata para penambang tetap melakukan aktifitas menambangnya di perairan laut Teluk Kelabat Dalam.
Dibalik sikap keberanian para penambang ilegal menambang di kawasan Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020 atau melawan aturan hukum, ternyata terungkap ada sosok preman tambang bernama Junai (40) warga Belinyu bersama 5-6 orang rekannya yang mengkoordinir dan memerintahkan para penambang tersebut beraktifitas kembali di perairan laut Teluk Kelabat Dalam.
Bahkan, terdengar kabar tidak sedap Junai sebut preman tambang itu diback up/dibeking oknum anggota TNI Lanal Babel dan Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung, lantaran terlihat oleh masyarakat nelayan Bakit ponton TI Rajuk saat ditarik dengan kapal menuju ke titik lokasi kerja penambang di perairan laut Teluk Kelabat Dalam, dari Tanjung Gudang Belinyu dikawal langsung oleh oknum anggota Lanal dan Polair.
Photo : Ratusan ponton TI Rajuk beraktifitas di perairan laut Teluk Kelabat Dalam
Hal tersebut dibeberkan secara blak-blakan kepada Pers Babel oleh Bambang tokoh masyarakat Bakit yang juga mantan Kepala Desa (Kades) Bakit.
Ketika dikonfirmasi kembali oleh Pers Babel terkait aktifitas penambangan timah dengan ponton TI Rajuk, dan siapa yang mengkoordinir/menyuruh beraktifitas kembali dan dibeking oleh siapa, Bambang Tokoh Masyarakat Bakit berkali-kali menyebutkan nama Junai yang menyuruh penambang beraktiftas lagi, sementara AL dan Polair yang disebut mengback up/membekingi Junai.
.
” Sekarang ini sudah berjalan lagi dan kemarin sempat berhenti, dan menyuruh jalan itu Junai dan Putik, Junai yang dimunculkan kalau Putik tu ngawal Junai kemana-mana bersama enam orang, dan kata saya yang memback up (membeking-red) itu AL sama Airud karena kemarin itu mereka itu yang menarik dan mengawal TI dan sakan (ponton TI-red) ke lokasi kerja, yang sebelumnya mereka sudah kerja, tapi kami ributkan di DPRD mereka stop dan terus mereka berkerja malam,” Tegas Bambang, Sabtu (6/02/2021).
Selain itu ia juga membeberkan, dibalik beraktifitas kembalinya ponton TI Rajuk tersebut di lokasi perairan laut Teluk Kelabat Dalam ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh perangkat/aparat desa, bahwa perairan laut Teluk Kelabat Dalam tidak seluruhnya masuk wilayah hukum administrasi desa Bakit Kabupaten Bangka Barat tapi sebagian lagi masuk wilayah hukum administrasi Belinyu Kabupaten Bangka.
Celah inilah menurut Bambang yang dimanfaatkan oleh aparat desa Bakit ; Pj Kades, Ketua BPD, Polmas, Babinkamtibmas dan Kelompok masyarakat nelayan sudah mengadakan pertemuan dengan Junai tanpa melibatkan dirinya, untuk berkompromi atau deal-dealan yang terkesan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi masing-masing bukan untuk masyarakat nelayan Bakit dan sekitarnya.
” Kalau itu kerjaan preman si Junai yang mengkondisikan, ceritanya gini hari Senin, minggu kebelakang tadi sebelum Senin itu, sabtunya saya menemui Pj Kades, dan saya bilang masyarakat minta ku turun ke Bakik, saya bilang Senin sempatnya kita turun ke tempat, kita rapatkan lagi karena nelayan yang ngundang kita, kami pun rapat dengan masyarakat nelayan Bakik jam 4 sore lengkap ada bukti photonya, tiba tiba Senin jam 1 Pj Kades, Ketua BPD sama Polmas sama babinkamtibmas dan Junai di undang Pj Kades dan Ketua BPD, kan Pj Kades sudah tahu hari Senin jam 4 kami mau rapat, tapi jam 1 hari Senin mereka rapat, sedangkan 2 hari sebelum itu ku sudah bilang sama Pj kades senin jam 4 kita ada rapat sama nelayan, tahu-tahunya saat ku mau ajak Pj Kades pergi rapat sudah ade kesepakatan yang dibuat oleh mereka, masa kesepakatan itu dibuat hanya oleh mereka berenam saja?” Bebernya.
Dijelaskan Bambang, ” Dalam kesepakatan itu bahwa mereka setuju penambangan tetapi bukan didaerah penangkapan nelayan, sedangkan di Perda itu Teluk Kelabat Dalam dipasal 26 point b, Teluk Kelabat Dalam itu masuk ke wilayah budidaya perikanan dan perikanan tangkap, ” Jelasnya.
Lanjutnya, ” Sekarang ku mau nanya mereka kalau mereka tidak ada apa-apanya, dan ada kepentingan apa mereka mengundang Junai, kalau bukan kepentingan motif yang lain, karena ada dana/fee ku pikir larinya (berpihak) mereka kesana, kalaupun tidak mengapa mereka berlawanan arus kepada kehendak masyarakat desa dan kelompok nelayan, sedangkan kelompok nelayan Bakik itu tidak mau ada penambangan di daerah situ, kalau mereka bikin jam 4 kami mau rapat tapi tiba tiba jam 1 mereka mengundang Junai itu berarti menikung kita dijalan persimpangan, jadi itu digunakan sebagai dasar (celah) untuk mereka beraktifitas hingga sekarang,” ungkap Bambang
Lanjut dijelaskannya, berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Babel Nomor : 3 tahun 2020 tentang RZWP3K, dipasal 15 zonasi di Bangka Belitung itu dibagi atas 6 zonasi : 1. pariwisata, 2. pelabuhan, 3. pertambangan, 4. budidaya perikanan, 5. perikanan tangkap, 6. industri.
Ketika, kembali Pers Babel menanyakan kembali siapa Junai itu? Bambang mengatakan Junai itu adalah preman tambang dari daerah Belinyu, dan selalu ditemani Putik dan mereka sering kali terlihat berlima dan berenam orang jika berada di Desa Bakit. Dan diyakini olehnya Junai sudah pasti di backup cukong timah dan oknum aparat penegak hukum.
” kalau seumpama nga ada orang AL dan Airud yang back up, kan sudah lama beresnya penambangan (ilegal) disitu, inikan orang dibawah sudah pada ribut,” ujar Bambang.
Kendati demikian Bambang selaku tokoh masyarakat yang mewakili nelayan meminta penambangan di Teluk Kelabat Dalam itu Perda Nomor 3 Tahun 2020 di tegakkan bahwa kawasan tersebut zonasinya untuk budidaya dan penangkapan ikan.
” Harapan kami tolong Perda nya untuk di tegakkan, yangg jelas kami tidak ingin ada penambangan mau TI apung dan TI Nisab dan kapal isap kami tidak mau ada itu, alasan kami, pertama perdanya sudah ada, kedua, disitu banyak terumbu karang, dan ketiga memang bener-bener tempat udang disitu,” Pintanya.
Diakhiri wawancara, Bambang mengungkapkan bahwa ada beberapa warga khususnya masyarakat nelayan yang menghubunginya berkeluh kesah karena nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan dan udang dilokasi tersebut, lantaran aktifitas penambangan timah dengan ponton TI Rajuk telah merusak ekosistem laut didaerah perikanan tangkap nelayan dan disitu tempat berkembang biak atau berkumpul udang.
” Jadi kita jadi prihatin mendengar keluhan mereka apalagi ada warga kita yang mau rayakan imlek untuk beli baju dan kue belum ada, dan siapa lagi kalau bukan kita yang menolong masyarakat pesisir dan nelayan,” ungkap tokoh masyarakat Bakit dengan suara bergetar seperti ikut merasakan kesedihan apa yang dialami warganya.
Sementara itu saat berita ini di publish belum ada tanggapan dari Lanal Babel dan Polair terkait ada oknum anggotanya ikut memback up/membeking kembali beraktifitas penambangan timah di perairan Teluk Kelabat Dalam. (Red-Rik)
BACA JUGA:  IAI Ma’arif Metro, Luluskan 295 Wisudawan dan Wisudawati