ACD Institute , Mengawal Swasembada Pangan Nasional

824
Rismayanti Burthon. ( Direktur ACD Institute )
Rismayanti Burthon.
( Direktur ACD Institute )
ACD Institute “
Seminar Nasional , Swasembada Pangan “
  • Lampung, Inspirasi Post –

Laju pertumbuhan penduduk yang positif membuat Indonesia harus terus menerus memacu produksi berasnya agar tetap swasembada beras. Sementara, fenomena banjir dan kekeringan yang semakin tidak terkendali dan tingginya laju konversi fungsi lahan sawah ke penggunaan yang lain di luar produksi beras akhir-akhir ini, mengisyaratkan bahwa resiko akan terjadinya kegagalan produksi beras di negeri ini telah semakin meningkat dari waktu ke waktu.

” Merosotnya kemampuan finansial pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi bahkan telah membuat kondisi resiko produksi semakin buruk. Sehingga, ke depan sangatlah mungkin terjadi pada suatu periode waktu tingkat produksi beras nasional jatuh pada level yang jauh di bawah target yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada beras. Artinya, pada saat itu Indonesia akan kekurangan beras dalam jutaan ton.” Menurut Rismayanti Borthon Direktur ACD Institute.

 

 

 

Bagi Indonesia, jelas kiranya bahwa jalan menuju ketahanan pangan nasional yang lestari bukanlah swasembada beras, tetapi swasembada pangan. Artinya, suka tidak suka, senang tidak senang penduduk negeri ini harus melakukan diversifikasi pangan apabila tidak mau berhadapan dengan ‘kiamat’ pangan di masa depan.

” Sesungguhnya, pemerintah sudah lama menyadari pentingnya diversifikasi pangan, bahkan telah mempunyai berbagai program untuk mempromosikannya. Namun, suatu hal penting yang telah lama diabaikan oleh pemerintah adalah bahwa program swasembada beras tidak ‘compatible’ dengan program diversifikasi pangan. Selama beras tersedia di mana saja, kapan saja dengan harga yang relatif murah seperti sekarang ini, masyarakat Indonesia tidak akan tertarik mengurangi konsumsi beras dan mengkompensasinya dengan penambahan konsumsi pangan lainnya, seperti jagung dan sagu.Hal inilah sesungguhnya yang membuat penduduk negeri ini doyan beras, bukanlah karena seleranya kaku.” lurusnya.

BACA JUGA:  Ini Kronologi Bupati 'Kena' OTT di Lampung

 

Sebab, ” faktanya, setiap harinya masyarakat Indonesia mengkonsumsi paket pangan yang merupakan campuran dari nasi dan bukan nasi. Artinya, ada ruangan untuk terjadinya substitusi beras dengan non-beras dalam paket konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Namun, ruangan subsitusi ini telah menjadi sangat sempit saat ini. Sebagai akibatnya, nasi (beras) telah menjadi sangat dominan dalam paket konsumsi harian penduduk negeri ini. Hal ini terjadi karena pemerintah telah sejak lama mengimplementasikan kebijakan pangan yang keliru.” jelasnya.

Sementara itu , pemerintah harusnya  segera melakukan koreksi atas kebijakan pangan yang keliru ini. Kelihatannya,

” kita sulit mengharapkan koreksi seperti itu terjadi dalam waktu yang dekat. Swasembada beras telah menjadi arena untuk memuaskan berbagai kepentingan yang berbeda. Ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan politik, sementara berbagai pihak lainnya memanfaatkannya untuk mendapatkan rente ekonomi (economic rent). Bagi industri yang membayar buruhnya dengan upah murah, swasembada beras yang menjamin ketersediaan beras dengan harga murah jelas sangat penting. Sebab, buruh yang dibayar murah tidak mungkin produktif apabila kebutuhan pangannya tidak cukup.”

Perlu diketahui,

Rismayanti Burthon.
( Direktur ACD Institute )

Agar buruh tetap produktif meskipun dibayar murah, maka harga pangan harus murah. Sementara, bagi negara-negara maju yang mempunyai surplus bahan pangan dalam kuantitas yang sangat besar adalah penting untuk mendukung Indonesia terus mengejar swasembada beras dengan memberikan bantuan teknis dan finansial. Soalnya, dengan mengutamakan produksi beras, Indonesia akan tertinggal dalam produksi pangan lainnya, meskipun sesungguhnya permintaan dalam negerinya meningkat, seperti halnya dengan permintaan beras nasional. Defisit produksi nasional yang terjadi akan menjadi pasar eksport yang empuk bagi surplus produksi pangannya. Sejatinya, hal inilah yang merupakan penjelasan mengapa Indonesia saat ini sangat tergantung pada pasar import pangan non-beras, seperti jagung dan kedelai, sebagaimana diungkapkan oleh media massa nasional pada akhir tahun 2009 lalu.

BACA JUGA:  Heboh !! Pemancing Temukan Mayat Wanita Mengambang di Aliran Sungai Kalibrantas

Sebagai negara agraris, seharusnya cita-cita swasembada pangan bukanlah mimpi disiang bolong. Secara topografi Indonesia memenuhi syarat untuk berkembang menjadi negara swasembada. Bahkan, bukan tidak mungkin menjadi lumbung pangan dunia. Selain itu, secara kultural masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris, ini terbukti dari kecenderungan masyarakat yang masih besar untuk memiliki lahan garapan.

 

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah membuat peta jalan (roadmap) swasembada pangan 2016-2045. Peta jalan itu menjadi acuan bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi bahan pangan sehingga secara perlahan impor bisa diturunkan. Tetapi, menyelesaikan persoalan pertanian Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena harus dimulai dari sektor hulu dan hilir, mulai dari lahan pertanian hingga pada proses penyerapab hasil produksi pertanian. Untuk itu, apapun kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah haruslah mampu dengan sigap diterjemahkan oleh segenap kepala daerah. Karena,

”  Kunci keberhasiIan dan kedaulatan pangan berada di tangan daerah di mana letak lahan-lahan pertanian tersebut berada. Lalu, sejauh mana sinergitas pemerintah daerah dan stackholder terkait dalam mengawal roadmap Indonesia menuju swasembada pangan? Inilah yang harus kita cari bersama solusinya.” Ujar aktivis Wanita Lampung Ini. ( Rian / Yudha )